Sebelumnya
Samita menambahkan, sejauh apa improvisasi kecakapan digital yang dimiliki setiap orang, seberapa dalam mitigasi terhadap risiko digitalisasi, dan seberapa besar pengaruh inklusivitas terhadap inovasi.
Lebih lanjut Samita mengatakan, mengenai kontribusi yang telah dilakukan organisasinya kepada para pegiat inklusivitas digital. Contohnya adalah melakukan transformasi sosial untuk mencapai transformasi digital, seperti memperhatikan isu-isu sosial yang berkenaan dengan human rights.
Kemenkominfo melalui Koordinator Literasi Digital, Rizki Ameliah menjelaskan, mengenai peran pemerintah Indonesia, utamanya Kemenkominfo dalam mewujudkan inklusivitas digital.
Sejalan dengan beberapa negara yang juga berfokus pada transformasi digital, hal tersebut juga telah dilakukan Indonesia.
Baca juga : HNW Dukung Pengembangan Dakwah Digital
“Urgensi yang dilakukan dalam mewujudkan transformasi digital adalah melalui program literasi digital yang telah berjalan selama beberapa tahun. Kami di Indonesia sudah mempersiapkan infrastruktur serta kebijakannya,” jelas Rizki.
Rizki menambahkan bahwa, program ini diinisiasi Presiden Jokowi pada tahun 2021. Terdapat empat pilar yang menjadi tolok ukur bagi ketercapaian program tersebut, yaitu Kecakapan Digital, Budaya Digital, Etika Digital, dan Keamanan Digital.
Wakil dari sektor swasta, Logitech, Elaine Laird menjelaskan, mengenai inklusivitas yang telah dilaksanakan oleh perusahaannya, yaitu dengan mewujudkan ekosistem kerja yang ramah bagi setiap kelompok dalam perusahaan.
“Untuk mewujudkan ini, kami melakukan partnership, salah satunya membuat aturan di mana pekerja perempuan dan pekerja laki-laki berjumlah sama, sebagai dukungan untuk mewujudkan kesetaraan gender,” jelas Elaine.
Baca juga : Wisudawan Universitas Trilogi Didorong Perkuat Kolaborasi & Integritas Diri
World Bank Group melalui Michael Kende selaku Digital Development Specialist juga menanggapi isu-isu mengenai adanya beberapa perusahaan di dunia yang belum cukup berupaya untuk mewujudkan inklusivitas digital.
Menurutnya, perusahaan teknologi harus menyadari adanya beberapa kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan haknya, khususnya terhadap ruang digital.
Michael menyinggung mengenai beberapa daerah di dunia yang hanya memiliki sinyal 3G, di mana hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam persamaan akses.
Menurutnya, dengan adanya gap semacam ini, perusahaan secara ekonomi seharusnya menjadi lebih bersemangat untuk melakukan pengembangan, bukan hanya mengejar keuntungan.
Baca juga : WSIS Forum 2023: Penguatan Kolaborasi Literasi Digital Untuk Disabilitas
"Dengan begitu, secara tidak langsung perusahaan akan mewujudkan kesetaraan hak dalam mengakses ruang digital,” jelas Michael. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.