Dewan Pers

Dark/Light Mode

WSIS Forum 2023: Penguatan Kolaborasi Literasi Digital Untuk Disabilitas

Sabtu, 18 Maret 2023 19:24 WIB
WSIS Forum 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Jenewa, Swiss . (Foto: Dok. Kemenkomindo)
WSIS Forum 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Jenewa, Swiss . (Foto: Dok. Kemenkomindo)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan workshop dengan tema “Strengthening the Collaboration of Digital Literacy for Disabilities” dalam WSIS Forum 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Jenewa, Swiss pada Senin (13/3).

Workshop yang dilaksanakan secara hybrid ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat dunia mengenai upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan kesetaraan akses literasi digital bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Melalui workshop ini, diharapkan akan ada diskusi dengan peserta dalam mengatasi masalah ketimpangan akses dihadapi penyandang disabilitas.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk tersebut penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022.

Berita Terkait : Lestari: Butuh Kreativitas Dan Kolaborasi Kembangkan Potensi Desa Wisata

Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa hanya 7,6 juta dari 17 juta penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja.

Untuk menyikapi hal ini Kemenkominfo memprakarsai program Literasi Digital inklusif bagi penyandang disabilitas. Direktur Pemberdayaan Informatika, Boni Pudjianto dalam workshop ini menyampaikan bahwa kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas telah menjadi agenda negara dalam beberapa tahun belakang ini.

“Saat ini pemerintah telah melakukan strategi pentahelix (dari hulu ke hilir) untuk menanggapi isu ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan inklusivitas bagi para penyandang disabilitas adalah dengan melakukan literasi digital,” ujar Boni dalam keterangannya, Sabtu (18/3).

Selain itu, Boni juga menekankan bahwa Kemenkominfo telah melakukan beberapa kegiatan Literasi Digital yang difokuskan untuk membantu penyandang disabilitas.

Berita Terkait : Telkom Indonesia Kolaborasi Lahirkan Telkomsel Digital Advertising Dan TADEX

“Dalam kegiatan literasi digital, kami juga mengajak panelis yang berlatar belakang disabilitas agar lebih bisa memberikan pemahaman terhadap kelompok penyandang disabilitas,” tutur Boni.

Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia turut menekankan bahwa isu yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia dan kebebasan dari diskriminasi.

Menurutnya, saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas, tetapi kita melupakan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi para penyandang disabilitas adalah diskriminasi.

"Untuk mewujudkan inklusivitas di ruang digital, pemerintah juga membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi sesama,” ujar Angkie.

Berita Terkait : Kerek Populasi Kendaraan Listrik, Pemerintah Diminta Contek Thailand

Perwakilan International Telecommunication Union (ITU), Roxana Widmer-Iliescu menyebutkan, bahwa untuk mencapai aksesibilitas digital, TIK tidak hanya harus tersedia dan terjangkau, tetapi juga harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan orang-orang, termasuk penyandang disabilitas.

“Aksesibilitas TIK adalah kunci karena TIK telah menjadi media utama untuk komunikasi, informasi, transaksi, pendidikan dan hiburan di seluruh dunia,” tegas Roxana.

Roxana menambahkan bahwa ITU telah berusaha mengajak pemerintah dunia melalui grup lembaga antar negara untuk menyusun semacam kurikulum guna mengembangkan dan mendesain ruang digital yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

“Upaya yang sudah kami lakukan bertujuan agar teman-teman disabilitas bisa berkarya atau bekerja dengan mengajarkan mereka kecakapan digital," pungkas Roxana.■