BREAKING NEWS
 

Buwas Beberin Alasan Impor Ke Parlemen

Permintaan Beras Loncat 5 Kali Lipat

Reporter : IRMA YULIA
Editor : FIRSTY HESTYARINI
Rabu, 5 April 2023 07:30 WIB
Dirut Bulog Budi Waseso (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023). (Foto: Antara).

 Sebelumnya 
“Jumlah (CBP) saat ini amat kecil. Padahal, mulai Maret hingga Mei Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu,” ujarnya, mela­lui pesan singkat kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, diperlukan se­banyak 630 ribu ton beras untuk menjalankan program bansos tersebut. Mengingat, masing-masing keluarga akan mendapat­kan beras 10 kilogram (kg).

Ia menyadari, bila Bulog harus mengandalkan penyerapan atau pengadaan dari dalam negeri, mustahil beras sebanyak itu bisa disediakan lewat mekanisme pembelian yang ada.

Baca juga : Jokowi Cuma Ganti Menpora, Para Menteri Bernapas Lega

Meskipun Bapanas telah me­naikkan HPP untuk GKP di petani jadi Rp 5.000 per kg dan beras di gudang Bulog Rp 9.950 per kg. Karena harga gabah dan beras di pasar masih lebih tinggi dari HPP.

Di samping itu, Bapanas dan Kementerian Koordinator Perekonomian telah berupaya mengumpulkan puluhan peng­gilingan besar dan menengah guna membantu memperbesar serapan beras Bulog

“Mereka diminta berkomit­men untuk membantu Bulog. Tapi komitmen yang mampu diikat tidak besar, hanya 60 ribu ton,” katanya.

Baca juga : BBM Aman, Pertamina Pastikan Pemudik Nyaman Saat Libur Lebaran

Ia khawatir, kalau CBP terus terkuras untuk program Stabi­lisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras seperti saat ini, maka volumenya akan habis.

Terlebih, sejak Januari hingga 24 Maret 2023, pasar sudah disuntik beras oleh Bulog lewat Operasi Pasar (OP) sebesar 543.472 ton.

Ia menilai, kalau jumlah CBP terbatas, Pemerintah tidak lagi memiliki instrumen intervensi yang bisa digerakkan setiap saat untuk men oreksi kega­galan pasar.

Baca juga : Menteri Basuki Undang Puluhan Perusahaan Jepang Lihat Proyek IKN

Akibatnya, penguasa dominan di pasar sangat memungkinkan akan mendikte harga pasar.

“Ini tentu harus dicegah. Da­lam konteks ini, keputusan impor bisa dipahami. Apalagi pengadaan dari dalam negeri tidak lagi memungkinkan, impor bisa jadi opsi,” ungkapnya.

Hanya saja, yang harus dipas­tikan adalah jumlah impor harus terukur. “Dan waktu kedatangannya, juga jangan meleset,” ingat Khudori. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense