Sebelumnya
Menyoal ini, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyarankan, kebijakan BBM tersebut harus dibarengi dengan kepekaan Pemerintah, khususnya kepada masyarakat di daerah yang belum semuanya memiliki akses smartphone.
“Harus ada jaminan kesiapan infrastuktur tambahan seperti jaringan sinyal yang memadai di sejumlah wilayah di Tanah Air, terutama kawasan-kawasan yang terletak di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal,” ucap Mamit kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : Program Wirausaha Baru Dan Perempuan Pengusaha Dorong Ciptakan Lapangan Kerja
Mamit mengingatkan, jika ingin melakukan digitalisasi secara keseluruhan, maka infrastruktur untuk informasi dan sinyal itu harus benar-benar siap. Jangan sampai sistem pendukung lainnya sudah siap, tapi tidak demikian dengan sistem telekomunikasi.
Dia juga mengingatkan, jangan sampai ada terjadi antrean mengular di SPBU saat diterapkannya skema layanan digital MyPertamina.
Baca juga : Penting! Pemahaman Digitalisasi Jadi Penunjang Kerja Tenaga Kesehatan
Mamit menekankan, Pertamina harus hati-hati dalam melakukan validasi data konsumen.
“Data yang ada harus dipastikan valid. Dan mereka memang warga yang berhak menerima subsidi BBM,” imbuhnya.
Baca juga : Menteri Siti Tekankan Terobosan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Mamit menekankan, pembatasan akses terhadap BBM bersubsidi memang perlu dilakukan demi menjaga keuangan negara. Apalagi di tengah tingginya disparitas harga di konsumen dengan acuan harga di tingkat global. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.