Sebelumnya
Dengan begitu, lanjut Ani, Deklarasi G20 Leaders India menyatakan pentingnya membangun sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan dan modern sesuai kebutuhan perkembangan ekonomi di abad 21 ini.
Dia menyebutkan, prinsip dua pilar perpajakan internasional (two pilar international tax package). Pertama, prinsip perpajakan yang adil antara negara atau yuridiksi melalui Multilateral Convention sebelum akhir 2023.
Kedua, yaitu pencegahan race to the bottom dengan penerapan minimum taxation agreement. Hal ini sangat penting meski sulit disepakati.
Para Menkeu G20 berjuang dan bersaing untuk menjaga kepentingan menjaga penerimaan pajak negaranya masing-masing.
Baca juga : Geledah Rumah Reyna Usman, KPK Temukan Bukti Aliran Duit Korupsi Di Kemenaker
“Namun pada saat yang sama, harus bekerja sama untuk mencegah penghindaran pajak global,” imbuhnya.
Terakhir, Ani berpesan agar Indonesia membangun institusi pajak yang handal, dipercaya, profesional dan bersih dari korupsi. Selain itu, harus tetap waspada dan menguasai diplomasi perpajakan internasional dengan kompeten dan piawai melalui negosiasi.
“Kerja sama dan sekaligus persaingan dunia ini harus kita kelola dan menangkan. Kuasai ilmu, isu, dan paham politik global untuk menjaga kepentingan negeri kita,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, isu perpajakan global menjadi salah satu butir kesepakatan dalam pertemuan KTT G20 yang berlangsung di India, pada 9-10 September 2023.
Baca juga : Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan Diharapkan Makin Tingkatkan Ekspor Indonesia
Para pemimpin G20 menegaskan kembali komitmen untuk menerapkan paket pajak internasional Dua Pilar dengan cepat, dan menyambut baik kemajuan signifikan yang dicapai pada Pilar Satu, serta selesainya pengembangan Peraturan Subjek Pajak (Subject to Tax Rule/ STTR) pada Pilar Dua.
Jokowi menyebut, dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa implementasi Dua Pilar secara bersamaan sangat penting dalam reformasi sistem perpajakan internasional.
Hal tersebut dalam rangka memberikan jaminan terhadap keadilan, hak pemajakan antar negara, dan memberantas praktik penghindaran pajak melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Di samping itu, transparansi pajak secara global harus lebih ditingkatkan.
“Kesetaraan dapat diwujudkan dengan keadilan dalam reformasi dan transparansi global. Termasuk soal sistem perpajakan internasional dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang,” ujarnya.
Baca juga : Cucu Purnamasari Inisiasi Pembangunan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lombok
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin 18/9/2023 dengan judul Kebutuhan Pembangunan Besar, Uangnya Dicuri, Ani: Praktik Korupsi Bikin
Penerimaan Pajak Susut
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.