RM.id Rakyat Merdeka - Pasokan gas untuk sektor industri mengalami masalah pasokan yang mengganggu kinerja industri. Padahal, saat ini sektor industri sedang tumbuh baik.
Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kuartal I 2024 melaporkan, kapasitas terpakai industri mencapai 73,61 persen. Naik dari kapasitas terpakai kuartal I 2024 di 72,33 persen.
Kemajuan sektor industri tersebut juga terganggu dengan tidak konsistennya pelaksanaan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) industri.
Para pelaku di tujuh sektor, yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, serta sarung tangan karet seringkali terpaksa membeli gas di atas standar HGBT, yaitu di 6 dolar AS per MMBtu.
Masalah pasokan dan harga gas ini mengancam competitive advantage industri Indonesia dalam kompetisi global.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menyatakan, masalah pada suplai gas bumi memberikan ancaman bagi kemajuan industri manufaktur secara umum, khususnya industri aneka keramik.
Menurut Edy, sejak Februari 2024 Perusahaan Gas Negara (PGN) memberlakukan kuota pemakaian gas alias Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dengan kisaran 60-70 persen. Alasannya, terjadi gangguan suplai di hulu.
“Anggota asosiasi bagaimanapun harus mempertahankan utilisasi produksi serta komitmen penjualan industri keramik kepada pelanggan baik domestik maupun ekspor dengan terpaksa harus membayar mahal harga gas," keluhnya, Selasa (14/5/2024).
Baca juga : Moeldoko Pastikan Nasib Petani Karet Segera Berubah
Bahkan dalam catatan Asaki, ada yang mencapai 15 dolar AS per MMBtu. Padahal HGBT untuk sektor industri keramik berada di angka 6 dolar AS per MMBtu.
"Akibatnya daya saing industri sangat terganggu dan kita kalah bersaing di pasar regional maupun internasional,” terang Edy.
Saat ini, sektor industri bak jatuh tertimpa tangga. PGN pada saat yang bersamaan mengeluarkan pembatasan pemakaian gas dengan sistem kuota harian.
Kebijakan tersebut membuat industri kesulitan untuk mengatur rencana produksi, bahkan terpaksa harus mulai mengurangi beberapa lini produksi.
Dengan sendirinya, langkah yang dianggap tidak proindustri ini ditengarai membuat sektor industri tidak tumbuh optimal.
“Kelancaran produksi industri keramik nasional yang terganggu akibat gangguan suplai gas dari PGN, khususnya area Jawa bagian Barat sejak awal tahun 2024 ini semakin menakutkan dan sudah dalam tahap mengancam kelangsungan hidup industri keramik,” ungkap Edy.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (Undip) Bangkit Wiryawan mengatakan, kondisi terhambatnya pasokan gas sangat mengganggu sektor industri saat ini sedang tumbuh baik, terutama beberapa tahun belakangan.
Hal ini tentunya secara langsung berdampak pada menurunnya daya saing produk-produk industri Indonesia, karena cost of production membengkak untuk dapat memenuhi kekurangan kebutuhan gas.
Baca juga : Bank Syariah Didorong Jaga Ketahanan Dan Pertumbuhan Berkelanjutan
"Tanpa didukung oleh infrastruktur kelembagaan dan tata kelola yang baik, termasuk dalam hal kepastian pasukan gas oleh PGN, maka mustahil industri Indonesia akan mampu berkompetisi di tingkat regional apalagi global,” kata Bangkit.
Menurutnya, masalah kekurangan pasokan dan ketidakpastian harga gas pasti berkorelasi langsung dengan tidak lancarnya proses produksi.
Padahal, untuk bisa menumbuhkan industri yang kompetitif dan berfokus pada inovasi, kebutuhan dasar seperti bahan baku produksi harus dapat terpenuhi secara baik.
Selain menghambat proses produksi, yang berarti juga kondisi ketidakpastian produksi, bila berlanjut dalam jangka menengah, situasi ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan industri.
Dalam jangka panjang, pada satu sisi masalah pasokan gas ini akan menggerogoti upaya revitalisasi industri untuk berkompetisi di pasar global yang giat dilakukan oleh pelaku ekonomi.
"Dan ujung-ujungnya justru bisa menyebabkan deindustrialisasi,” terang Bangkit.
Ia mengatakan, doktor dari Nagoya University Jepang, hambatan dalam proses produksi akan memaksa para pelaku industri untuk dapat memenuhi kebutuhannya melalui jalan lain.
Hal ini tentunya akan berdampak pada biaya produksi yang semakin bertambah.
Baca juga : Dubes Tavarez Dan PM Dagestan Sepakat Perkuat Hubungan Bilateral
Kalaupun mereka memutuskan untuk menunggu datangnya pasokan gas, maka waktu tunggu yang lama ini juga akan menyebabkan naiknya biaya produksi karena tidak mungkin mereka menghentikan proses produksi begitu saja.
Kenaikan cost of production akan menyebabkan kenaikan harga jual. Bila produk tersebut dilepas ke pasar internasional, maka akan sulit untuk berkompetisi dengan produk yang sama dari negara-negara lain yang tidak memiliki permasalahan tersebut.
"Bahkan situasi ini akan menyulitkan Indonesia untuk bersaing di skala regional saja dengan Vietnam atau Thailand,” tutur Bangkit.
Jika tak segera diperbaiki, penurunan daya saing ini akan menyebabkan menurunnya pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia di luar negeri.
Hal ini juga akan mendorong para pengusaha untuk mengurangi skala produksi yang berarti akan terjadi pengurangan faktor-faktor produksi termasuk pengurangan jumlah tenaga kerja.
“Risiko pengurangan jumlah tenaga kerja ini sudah pasti ada, namun ini adalah risiko jangka panjang, masih ada waktu untuk menghindarkan kondisi yang mengancam kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia,” terang Bangkit.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.