RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyatakan, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, melindungi industri tekstil nasional.
Hal itu disampaikan Jerry Sambuaga merespons pernyataan Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) terkait kekhawatiran potensi banjir impor tekstil pasca Permendag Nomor 8 tahun 2024 itu.
Penerbitan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 itu dimulai berlaku pada 17 Mei 2024 yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat internal tanggal 17 Mei 2024.
"Berdasarkan Permendag 8/2024, terdapat 7 komoditas yang tidak perlu lagi menggunakan Pertek dalam penerbitan Persetujuan Impor (PI), dan produk tekstil tidak termasuk dalam komoditas yang tidak memerlukan Pertek dalam pengurusan PI," jelas Jerry Sambuaga dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).
Dengan demikian, tegas Jerry, banjirnya impor barang tekstil tidak perlu dikhawatirkan.
Sebab, untuk produk tekstil, baik tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya serta barang tekstil sudah jadi lainnya, tidak dibebaskan dari kewajiban Pertek.
"Dengan kata lain untuk mengimpor komoditas tersebut tetap membutuhkan Pertek dari kementerian teknis tepatnya Kementerian Perindustrian," tegasnya.
Pertek merupakan surat yang diterbitkan oleh kementerian teknis untuk menerangkan pemenuhan persyaratan tertentu dalam rangka importasi barang.
"Pertek tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol Pemerintah dalam proses impor barang ke Indonesia," jelasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, impor terhadap produk tekstil tetap dapat terkendali.
"Sehingga para pelaku usaha tekstil tidak perlu khawatir dengan banjirnya impor tekstil mengingat produk tekstil masih tergolong produk yang dibatasi impornya," tandas Jerry.
Sebelumnya, pengusaha tekstil di dalam negeri sedang kesal. Penyebabnya, keputusan pemerintah merombak lagi aturan impor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Dengan revisi ini, aturan impor direlaksasi. Tak lagi mengharuskan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai syarat memperoleh Persetujuan Impor (PI).
Pemerintah beralasan, revisi ini dilakukan karena adanya penumpukan kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.
Baca juga : Apresiasi Permendag No.8/2024, Perprindo: Pembatasan Impor AC Tak Efisien
Penumpukan terjadi karena efek domino pemberlakuan Pertek oleh aturan impor Permendag No 36/2023.
Hal itu kemudian dibantah oleh Kemnterian Perindustrian (Kemenperin), yang mengaku tak tahu isi kontainer-kontainer yang menumpuk tersebut.
Mereka meminta agar dibuktikan jika kontainer menumpuk itu berisi bahan baku dan bahan penolong yang berakibat pada gangguan supply chain manufaktur di dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, Permendag No 36/2023 memang jadi penyebab penumpukan kontainer impor di pelabuhan.
"Tapi (Permendag No 36/2023) sudah disosialisasikan sejak Desember 2023 dan berlaku 10 Maret 2024. Jadi ini memang importir bandel yang berani dan sengaja memasukkan barang tanpa mau urus izin sesuai Permendag, akhirnya barang numpuk," katanya, Selasa (21/5/2024).
"Nah, di tekstil kalau API-P (angka pengenal impor-produsen) harus ada izinnya. Nggak ada yang terhambat di pelabuhan. Ini kan API-U (importir umum) atau pedagang yang nggak mau urus izin dan tetap bandel masukin barang," jelas Redma.
Dia kemudian menyinggung lagi arahan Presiden Jokowi yang pada 6 Oktober 2023 justru meminta agar dilakukan pembatasan dan pengendalian impor.
Baca juga : Gobel: Pemerintah Harus Lebih Fokus Lindungi Industri Kain Nasional
Kini, Kemenperin justru seolah dibiarkan sendiri mengurus industri di dalam negeri.
"Kita kan bicara hilirisasi dan penguatan hulu. Artinya, visi integrasi industri agar industri tumbuh kuat. Ini jelas visi pengembangan dan integrasi industri dari Kemenperin tidak didukung kementerian lain," ucapnya.
Dia pun yakin, 26 ribu lebih kontainer yang menumpuk tersebut sebagian besar berisi barang impor pedagang.
"Itu 26 ribu l kontainer yang tertahan saya yakin 85 persen barang importir pedagang relasinya oknum BC, hanya 15 persen yang benar-benar untuk kepentingan industri manufaktur," katanya.
Yang 85 persen ini, kata dia, yang mengganggu rantai pasok, karena barang-barang jadi. Ini membanjiri pasar domestik. Rl
Rantai pasok industri hulu terganggu karena industri hilirnya terganggu barang impor ini. Sementara bahan baku-bahan penolong, hanya 15 persen.
"Kalau TPT (tekstil dan produk tekstil) itu banyak pakaian jadi dan lain-lain yang diimpor oleh API-U, yang sebenarnya di dalam negeri banyak produsennya," ungkap Redma.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.