RM.id Rakyat Merdeka - Pelonggaran impor bahan baku dan produk tekstil berdampak buruk pada industri petrokimia dalam negeri.
Hal tersebut dikatakan Sekjen Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono pada acara diskusi “Permendag No 8 Tahun 2024, Wujud Nyata Denormalisasi Industri Petrokimia Nasional” di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Hadir juga sebagai pembicara Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Reni Yanita dan Pengamat Indef Ahmad Hery Firdaus.
Menurut dia, Indonesia masih mengimpor sebagian besar bahan baku untuk industri petrokimia, sehingga fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku tersebut dapat mempengaruhi industri dalam negeri. Selain itu, industri petrokimia Indonesia harus bersaing dengan produsen dari negara lain yang mungkin memiliki biaya produksi lebih rendah atau teknologi yang lebih canggih.
“Penerapan FTA antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) akan memukul investasi industri Petrokimia hulu,” ujarnya.
Baca juga : Jubir Kemenperin: Rapat Di Istana Bahas Industri Kesehatan, Bukan Soal Bea Masuk
Selain itu, kata dia, penerapan Carbon Tax (Pajak Karbon), cukai plastik, Permendag 8 Tahun 2024 tentang ketentuan impor. Penetapan plastik sebagai sumber polutan baru sehingga muncul wacana pembatasan produksi primary plastics, dan circular economy juga memberikan dampak.
Kebijakan Pemerintah membuka keran impor seluas-luasnya, seperti TPT (benang, kain, pakaian jadi) dan barang jadi plastik pada saat yang sama produk impor illegal juga membuat industri ini semakin terpuruk.
“Sepanjang Sejarah, ini adalah situasi terburuk yang pernah dialami, lebih buruk daripada saat Pandemi Covid-19,” ujarnya.
Menurut dia, turunnya produksi TPT juga berdampak langsung juga terhadap turunnya produksi petrokimia di industri petrokimia hulu. Beberapa industri polyester telah menyatakan tutup, dan beberapa lainnya dapat segera menyusul jika kondisi terus memburuk.
“Utilisasi industri polyester saat ini hanya 50 persen, titik di mana sulit untuk bisa mempertahankan operasional pabrik,” ujarnya.
Baca juga : OJK Perkuat Climate Risk Management
Industri Purified Terephthalic Acid (PTA) saat ini hanya beroperasi 60-70 persen saja, yang juga mengakibatkan dropnya kebutuhan paraxyelene, Acetic Acid dan MEG secara parallel. “Industri bahan baku plastik ini hanya beroperasi di bawah 70 persen saja, akibat banjirnya impor bahan baku plastik,” katanya.
Menurut dia, kinerja industri hulu petrokimia sudah di bawah 80 persen. Penyebabnya karena permintaan menurun, naiknya volume impor, penambahan new capacity baru di China, melemahnya permintaan dalam negeri China menyebabkan produk China over supply ke market ekspor.
Selain itu, adanya pembatasan negara tujuan ekspor produk China, perubahan waktu dan biaya rantai pasok logistik, dan adanya keteganagan politik global antara China dan Sekutu.
Menurut dia, kinerja industri turunan (plastik hilir) sudah mendekati 50 persen. Hal tersebut karena pelemahan pesanan, kebutuhan dalam negeri masih lemah, banjirnya produk jadi plastik khususnya dari China, penurunan daya beli. Kemudian, naiknya harga bahan baku dan stagnannya harga jual produk jadi, serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Fajar memberikan, beberapa saran kepada Pemerintah. Menurut dia, Pemerintah harus membentuk tim yang memahami sepenuhnya permasalahan di industri Petrokimia dan TPT mengingat industri ini berskala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca juga : Hore, Tarif Listrik Nggak Naik
Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang holistic yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri hilir (tekstil dan plastik) mulai dari hulu (petrokimia), intermediates (polyester, filamen) hingga ke hulu.
Menurut dia, Pemerintah juga harus memproteksi serbuan produk-produk impor murah. Menurutnya, Amerika, Eropa, India dan beberapa negara lain secara tegas telah memproteksi negaranya dari serbuan produk murah dengan berbagai instrument proteksi impor. Menurut Fajar, dengan relatif tertutupnya Amerika, Eropa dari serbuan produk impor, Indonesia menjadi satu-satunya negara besar yang masih terbuka dan menarik untuk menjadi tujuan ekspor produk TPT dari China, Vietnam dan lain-lain.
“Indonesia harus belajar untuk mengadopsi bentuk proteksi tersebut,” ujarnya. “Industri tekstil layak dipertahankan dan didukung, karena merupakan penyedia lapangan kerja yang paling besar di Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, kata dia, Pemerintah harus membuat kebijakan investasi yang ramah, dengan insentif yang menarik dan dukungan perbankan, sehingga investasi di bidang Petrokimia dan turunannya dapat Kembali bergerak untuk menaikkan kapasitas dan daya saing industri ke depan. “Menggalakkan kembali kampanye cinta produk dalam negeri,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.