RM.id Rakyat Merdeka - Rencana Pemerintah melakukan pengetatan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dapat menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, kebijakan tersebut harus disiapkan dengan matang, terutama dalam mengantisipasi potensi inflasi meningkat dan daya beli masyarakat, menurun.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, langkah antisipasi untuk mencegah pengetatan pembelian BBM subsidi tersebut sangat penting.
“Karena dua hal tersebut jika tidak diantisipasi, pada akhirnya bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Fahmy kepada Rakyat Merdeka, Minggu (8/9/2024).
Baca juga : DKI Bidik Investor Pariwisata Dan UMKM
Fahmy menuturkan, dengan melakukan pengetatan pembelian BBM subsidi, Pemerintah harus memberikan alternatif BBM non subsidi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat yang tidak masuk kriteria penerima subsidi.
“Harga BBM non subsidi harus disesuaikan, agar inflasi tidak melonjak signifikan dan daya beli kelas menengah ke atas tetap terjaga,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Fahmy, sebenarnya tidak perlu ragu melakukan pembatasan BBM subsidi. Karena, hal tersebut bisa menjadi langkah penting untuk menyehatkan APBN.
Baca juga : Tim Garuda Tak Boleh Jumawa
“Tapi tetap harus disiapkan antisipasinya. Karena pasti akan ada dampak ekonomi ke masyarakat yang selama ini menikmati BBM bersubsidi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, mulai 1 Oktober 2024 Pemerintah akan melakukan sosialisasi pemberlakuan pengetatan pembelian BBM bersubsidi, seperti pertalite dan solar di Indonesia.
Dengan aturan ini, nantinya BBM pertalite dan solar hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, sesuai dengan kriteria yang akan ditetapkan Pemerintah.
Baca juga : Sabalenka Raih Grand Slam Ketiga
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah sudah menetapkan termin 1 Oktober sebagai waktu awal sosialisasi pengetatan pembelian BBM bersubsidi.
“Sekarang sosialisasi dan rapat terakhir dengan presiden minggu depan. Setelah itu nanti kita lihat,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Luhut melanjutkan, mekanisme pengetatan pembelian BBM bersubsidi akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligent (AI).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.