RM.id Rakyat Merdeka - Tokoh masyarakat Banten, Akhmad Jazuli, meminta pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapauk (PIK) 2, di kawasan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik. Hal ini dikatakan Jazuli menyusul ada beberapa pihak yang seperti mau “menggannggu” suksesnya PSN tersebut.
Dia menerangkan, Kemenko Perekonomian telah memutuskan masuknya pengembangan kawasan Green Area dan Eco-City di PIK 2 atau Proyek Pengembaangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept dan pengembangan kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) dalam daftar PSN terbaru.
Jazuli menerangkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021, PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis.
Baca juga : Banteng Minta Pemerintah Kendalikan Deflasi
Bagi masyarakat Banten, dengan ditetapkannya dua PSN terbaru tersebut, selayaknya bergembira. “Karena dengan demikian akan ada keuntungan yang akan didapatkan masyarakat dan pemerintah daerah,” terang Jazuli, Rabu (20/11/2024).
Keuntungan itu, kata Jazuli, adalah masuknya investasi ke PSN BSD untuk pengembangan sektor pendidikan, biomedical, dan digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan, dengan total investasi mencapai Rp 18,54 triliun. Dia menerangkan, PSN BSD diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja.
“PSN PIK 2 ditujukan untuk sektor pariwisata hijau di pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” terangnya.
Baca juga : 5 Program Unggulan Agustiar-Edy Dijempolin Apindo
Sebelumnya, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menerangkan, total investasi PSN PIK 2 mencapai sebesar Rp 65 triliun dan diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 orang dan 13.550 orang tenaga kerja pengganda.
Dia pun heran, ada pihak tertentu yang mempermasalahkan PSN PIK 2 dengan berbagai isu negatif. Terkadang juga seperti memprovokasi dan menakut-nakuti masyarakat, seperti isu ada negara dalam negara.
“Isu yang berkembang tentang PSN PIK 2 ini pun berubah-ubah. Dari mulai harga tanah yang murah, isu kesulitan publik untuk mengakses pantai pesisir utara, dan terakhir isu akan ada negara dalam negara,” imbuhnya.
Baca juga : Romo Benny Meninggal Dunia Di Pontianak, Ini Jadwal Dan Lokasi Pemakamannya
Sementara, Kepala Ombudsman Repubik Indonesia (ORI) Fadli Afriadi mengatakan, pihaknya pernah membuka posko pengaduan di kawasan pembangunan PIK 2. Namun, tidak satu pun warga yang mengadukan persoalan yang dialami masyarakat ke posko pengaduan tersebut.
“Setelah beberapa lama membuka posko pengaduan, tidak satu pun warga yang melaporkan kejadian yang dialami sebagaimana yang diberitakan,” ungkap Fadli.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.