Sebelumnya
Sementara Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodipuro mengungkapkan, keberadaan RTM membuktikan bahwa industri penunjang hulu migas dalam negeri memainkan peranan penting dalam mengejar target produksi migas nasional. Dia berharap, dengan adanya peningkatan kapasitas produksi, nantinya dibarengi dengan peningkatan pekerjaan para KKKS, yang berujung pada peningkatan produksi migas.
"Tahun ini ada 925 sumur dibor. Tahun depan kita kejar di atas 1.000 sumur. Kegiatan lain juga akan naik. Jadi ini membutuhkan dukungan kesiapan teman-teman industri pendukung," kata Hudi.
Baca juga : Kunjungi Industri Smelter Morowali, Wamenaker Immanuel Ebenezer Kerjanya Lincah
Lebih lanjut, masih menurut Hudi, industri hulu migas tidak hanya sekadar menjadi revenue center, tapi justru juga sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Keberadaan RTM ini, jelasnya, juga menunjukan bahwa TKDN bisa langsung berdampak pada perekonomian daerah, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.
"Kita ada kewajiban dengan keberadaan industri hulu di daerah, ada multiplier effect terhadap industri di Indonesia atau daerah operasi, termasuk di industri penunjang. Negara kita punya kemampuan dan kompetensi. Dan ini green pipe pertama di Indonesia. Ke depan, bisa lebih tinggi kualitas atau grade-nya," jelas Hudi.
Baca juga : Dukung Pelaku Industri Kopi, Indomilk Sukses Ramaikan Jakarta Coffee Week 2024
Dia juga menegaskan, SKK Migas sebagai manajemen operasi KKKS memastikan, bahwa industri penunjang bisa memberikan suplai yang baik di suplai hulu migas. Apalagi, Oil Country Tubular Goods (OCTG) banyak diperlukan untuk kegiatan pengeboran.
"Untuk bisa mencapai target 1 juta barel, di atas 1.000 sumur dibor, banyak butuhkan OCTG. Kalau ditarik atau suplai dapat dari dalam negeri, pasti win-win solution. Mumpung drilling banyak, jadi kesempatan mengangkat industri dalam negeri," tegas Hudi.
Baca juga : Industri Sambut Baik Pemerintahan Prabowo, IKI Oktober Ekspansi
Perlu diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), adalah satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah, c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022.
SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan, supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan maksimal bagi Negara, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.