RM.id Rakyat Merdeka - Pada 2025 sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat.
Meski beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5 persen sampai 2 persen, tahun depan, sektor ini diyakini mampu bertumbuh lebih tinggi.
Keyakinan ini ditopang oleh kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.
Hal itu dikemukakan Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum di Thamrin Nine, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia.
Tahun 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif.
Misalnya, soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.
Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar.
“Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” tegas Nofrans.
Nofrans menilai kehadiran Kementerian PKP mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan.
Baca juga : Melalui Program PKM, Mercu Buana Bantu Ikaboga Berdayakan Masyarakat
Kehadirannya diyakini akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik.
Apalagi, Kementerian PKP telah mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi di tahun depan menjadi 800 ribu unit rumah.
Hari Ganie, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit.
Artinya, akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa.
Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha.
Pemerintah tinggal mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.
Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supply dan demand-nya.
“Agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.
Namun, lanjutnya, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.
Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program 3 juta rumah.
Baca juga : Peran Strategis Industri Sawit dalam Energi Terbarukan dan Penguatan Ekonomi
“Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” lanjutnya.
Secara keseluruhan, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi.
Jika pemerintah terus melakukan sinkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.
Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan sinkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan.
"Khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.
Junaidi berharap, kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit.
"Pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025," sebutnya.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi menyebutkan, salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
Selama ini, katanya, sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.
Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya.
Baca juga : Presiden Korsel Di Ujung Tanduk, Mosi Pemakzulan Masuk Pleno Majelis Nasional
Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI.
“Atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.
Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit.
Menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi.
Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.
“Kami optimis. Insya Allah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” tambahnya.
Metode Konstruksi Modular Jadi Solusi
Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI) Nicolas Kesuma mengungkapkan, metode konstruksi modular menjadi solusi paling relevan bagi implementasi Program 3 Juta Rumah di tengah-tengah gencarnya upaya dunia menekan dampak pemanasan global.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.