RM.id Rakyat Merdeka - Industri petrokimia memiliki peran penting dalam menopang sektor hulu manufaktur Indonesia. Produk kimia yang dihasilkan menjadi bahan utama untuk berbagai sektor seperti plastik, tekstil, farmasi, kosmetik, hingga obat-obatan. Namun, menurut pelaku usaha, tantangan kebijakan dan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri ini.
Ketua Komisi Tetap Industri Apindo, Achmad Widjaja, menyoroti lambannya proses investasi sebagai hambatan utama. Ia mencontohkan kasus Lotte Group, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya berhasil berinvestasi di Indonesia.
“Hal ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah. Jika ingin menarik investor, kebijakan seperti tax holiday panjang harus diberikan, minimal 20 tahun seperti di Vietnam dan Malaysia,” ujar Achmad pada Jumat (20/12/2024).
Achmad menekankan, pengembangan industri petrokimia tidak terlepas dari peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Pertamina, dalam menjalankan program Refinery Development Master Plan (RDMP).
Baca juga : Anindya Optimis, Pemerintah Bisa Dongkrak Ekonomi dan Tekan Kemiskinan
“RDMP ini harus berjalan karena kilang minyak adalah fondasi penting bagi industri petrokimia. Pemerintah perlu menugaskan BUMN untuk berinvestasi penuh di sektor hulu demi memperkuat rantai pasok industri ini,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi Tetap IKFT Kadin Indonesia, Hari Supriyadi, yang menyebut pentingnya kontrak gas jangka panjang untuk mendukung stabilitas operasional industri petrokimia.
“Kontrak gas saat ini hanya lima tahun, padahal industri ini membutuhkan kepastian hingga 20 tahun. Selain itu, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) juga perlu diratakan, agar semua pelaku industri bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif,” kata Hari.
Ia menambahkan bahwa kebijakan gas yang tidak merata telah menghambat ratusan perusahaan, meski mereka sudah direkomendasikan oleh Kementerian Perindustrian.
Baca juga : Targetkan Pertumbuhan 35 Persen, Ini Jurus Jasindo Syariah
Industri petrokimia juga memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Meski bukan sektor padat karya, rantai pasok industri ini mencakup ribuan pekerja dari berbagai vendor kecil.
“Jika utilitas pabrik menurun, dampaknya langsung terasa pada tenaga kerja dan rantai pasok. Ribuan pekerjaan di sektor ini berisiko terpengaruh jika industri tidak berkembang,” ujar Hari.
Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian, Wiwik Pudjiastuti, menyatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dan memperkuat struktur industri petrokimia. Salah satu langkahnya adalah implementasi instrumen neraca komoditas untuk memantau impor produk petrokimia.
“Produk petrokimia nasional, seperti olefin, aromatik, dan metanol, memiliki kapasitas besar, namun masih kalah oleh dominasi produk impor. Integrasi industri hulu dan hilir menjadi salah satu solusi utama,” jelas Wiwik.
Baca juga : Kekuatan Ekonomi untuk Perkokoh Ketahanan dan Kedaulatan Nasional
Dengan reformasi kebijakan dan iklim investasi yang lebih kondusif, Achmad Widjaja optimis industri petrokimia dapat berkontribusi signifikan terhadap cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Kontribusi industri sekunder bisa menambah 3 persen ke dalam pertumbuhan ekonomi, asal pemerintah mampu menjaga iklim investasi dan mengurangi regulasi yang membebani,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.