RM.id Rakyat Merdeka - Pasca penerapan kebijakan pajak impor baru Amerika Serikat, atau dikenal dengan Tarif Trump, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong Pemerintah menurunkan besaran pajak ekspor atau bea keluar (BE), dan pungutan ekspor (PE) sawit hingga nol persen.
Sebab, kenaikan pajak impor di negara tujuan ekspor sawit, yakni AS, akan berdampak terhadap turunnya harga jual hasil panen petani sawit.
“Sebaiknya, Pemerintah Indonesia menjaga dan melindungi industri minyak sawit dan produk turunannya secara holistik, sehingga tetap memiliki daya saing kuat sebagai primadona pasar minyak nabati dunia,” pinta Ketua Umum SPKS Sabarudin, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, keberadaan BK dan PE akan memperberat kondisi ekonomi perkebunan kelapa sawit milik petani.
Kondisi perdagangan pasar dunia dari beberapa pakar ekonomi, juga menggambarkan akan adanya gelombang badai ekonomi global akibat penerapan tarif dagang tinggi yang dilakukan Presiden Trump secara sepihak.
Akibatnya, dampak langsung akan dirasakan petani kelapa sawit di Indonesia, karena hasil panen berupa Tandan Buah Segar (TBS) sawit akan pula terdampak harga jualnya.
Baca juga : APROPI Dukung Upaya Pemerintah Hadirkan Pestisida Terjangkau dan Bermutu
Lantaran, berdasarkan hukum ekonomi pasar, setiap beban baru yang dikenakan, akan terus terdistribusi hingga mata rantai yang paling lemah.
“Posisi paling lemah sepanjang mata rantai produksi minyak sawit secara umum berada di pihak petani kelapa sawit,” jelasnya.
Sebab itu, SPKS meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menurunkan BK dan PE terhadap CPO dan produk turunannya, bisa diturunkan menjadi 0 persen, sambil terus memperhatikan gejolak ekonomi yang akan timbul akibat penerapan tarif dagang baru AS.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi global melalui penghapusan hambatan tarif dagang dan non tarif, makin terperosok jurang pemisahan yang kian dalam, akibat penerapan sepihak yang dilakukan Presiden Trump.
Kondisi ini kian parah, apabila tidak segera dilakukan antisipasi sedini mungkin.
Perkebunan kelapa sawit sendiri telah melakukan banyak perubahan, melalui penerapan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan.
Baca juga : Tak Ciut Hadapi Ancaman Tarif Tambahan AS, China Pastikan Berjuang Sampai Akhir
Pemeliharaan tanaman perkebunan, menjadi konsen dari setiap usaha yang dilakukan. Melalui penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan, maka kebutuhan biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit juga kian meningkat dewasa ini.
Pentingnya penurunan BK dan PE menjadi 0 persen, menurut Sabarudin, juga dibutuhkan secepat mungkin.
Di sisi lain, Pemerintah juga perlu mengawasi perdagangan berbagai sektor barang dan jasa lainnya, sebagai pendukung perkebunan kelapa sawit, seperti pupuk dan sarana prasarana tidak naik harga jualnya.
Melalui antisipasi sedini mungkin ini, SPKS berharap akan kondusifitas perkebunan kelapa sawit akan tetap terjaga keberlangsungannya.
Kondisi ini sangat penting bagi petani kelapa sawit, supaya kinerja perkebunan kelapa sawit bisa terus meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat membantu negara menghasilkan devisa dari penjualan CPO dan produk turunannya.
Kondusivitas juga akan mendukung program Ketahanan pangan dan energi yang dilakukan Presiden Prabowo, dengan mendorong partisipasi aktif dari suplai pasokan bahan baku CPO dari kebun petani kelapa sawit, sehingga masyarakat memiliki kemandirian ekonomi.
Baca juga : Pemerintah Bakal Genjot Ekspor Jasa
“Petani kelapa sawit dapat berdiri diatas kakinya sendiri dan bekerja keras membantu pemerintah menyuplai kebutuhan pangan dan energi dalam negeri," ungkap Sabarudin.
Pada beberapa diskusi interaktif bersama para pemangku kepentingan minyak sawit nasional, SPKS mendorong suplai bahan baku pabrik biodiesel berasal dari petani kelapa sawit.
Sebab, penerapan mandatori biodiesel hingga B40 di Tahun 2025 ini, masih menjadi ganjalan bagi petani kelapa sawit.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.