RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mematangkan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditargetkan menjangkau 80 ribu desa/kelurahan di seluruh Indonesia, dengan tujuan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.
Peluncuran KDKMP dijadwalkan dilakukan langsung Presiden Prabowo pada 19 Juli 2025, dengan prototipe awal sebanyak 80 unit.
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan KDKMP Zulkifli Hasan menyatakan, koperasi ini akan memainkan peran strategis dalam memperkuat ekonomi desa dan mengendalikan inflasi.
“KDKMP akan berperan vital dalam mengendalikan harga pangan, terutama saat pasokan terganggu. Lewat koperasi, bahan pokok bisa langsung sampai ke masyarakat tanpa melalui rantai pasok yang panjang,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Baca juga : Commuter Line Basoetta Percepat Waktu Tempuh
Koperasi ini juga diharapkan mampu mengatasi fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gas subsidi tiga kilogram, dan pupuk.
Menurut Zulhas, selama ini Indonesia belum memiliki infrastruktur operasi pasar yang memadai, sehingga respons terhadap gejolak harga menjadi lambat.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kerap mengalami kebocoran di lapangan. “KDKMP adalah langkah konkret membangun ketahanan pangan desa yang tidak bergantung pada spekulasi pasar,” katanya.
Selain menjaga stabilitas harga, program ini ditargetkan menyerap setidaknya 2 juta tenaga kerja. “Minimal 2 juta orang akan terserap lewat koperasi ini,” ujarnya.
Baca juga : Pram Diharapkan Lebih Sering Turun Ke Bawah
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan, dari 80 ribu unit KDKMP yang dirancang, sedikitnya 1,6 juta tenaga kerja dapat terserap. “Kalau tiap unit punya 20 orang pengurus, sudah 1,6 juta. Belum termasuk anggota koperasi yang akan dikembangkan,” ucapnya.
Ferry melanjutkan, KDKMP didesain sebagai koperasi produktif. Pemerintah mendorong agar koperasi tak hanya berkutat di sektor simpan pinjam, melainkan juga aktif di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri pengolahan.
“Kami ingin koperasi tak hanya kelola usaha kecil. Koperasi boleh masuk ke sektor tambang, sawit, bahkan punya pabrik. Kami ingin hidupkan lagi koperasi tekstil dan koperasi susu seperti dulu,” ujarnya.
Hingga 30 Mei 2025, tercatat 80 ribu unit KDKMP telah terbentuk, dengan 65 ribu di antaranya sudah memiliki legalitas hukum. Sisanya ditargetkan rampung pada akhir Juni 2025.
Baca juga : Pilpres Dan Pilkada Tidak Serentak, MK Putuskan Pemilu 2029 Berubah
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menekankan pentingnya tata kelola yang baik untuk memastikan keberhasilan program ini. “Program ini berpotensi besar jika memiliki regulasi, prosedur operasional, dan indikator kinerja yang jelas,” katanya, Kepada Rakyat Merdeka, Jumat (27/6/2025).
Jika hal itu tidak terpenuhi, lanjut Esther, KDKMP bisa berisiko menjadi program rutin, dengan dampak minim terhadap ekonomi. “Bisa saja nanti cuma jadi ajang bagi-bagi dana tanpa arah yang jelas. Sosialisasi dan pelatihan manajemen harus dilakukan sejak awal,” ucapnya.
Dia menambahkan, anggota koperasi memerlukan pendampingan teknis, audit berkala, serta penguatan dari aspek permodalan dan tata kelola. Dengan begitu, koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.