Bangun Ekonomi Rakyat Dan Dorong Kemandirian Desa

 Sebelumnya 
“Tidak mudah membangun puluhan ribu koperasi dalam waktu sesingkat ini. Tapi semua bergerak, dari Danantara, Him­bara, TNI, Polri, hingga para kepala desa,” tuturnya.

Pemerintah juga memanfaat­kan aset desa yang selama ini terbengkalai, seperti balai desa dan gedung sekolah kosong, untuk dijadikan pusat aktivitas koperasi. Saat ini, 108 koperasi sudah siap beroperasi.

Untuk memastikan program berjalan lancar, Prabowo te­lah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentu­kan KDMP dan KKMP hingga tingkat kabupaten/kota. Satgas ini bertugas memastikan ke­berlanjutan layanan, efisiensi operasional dan integrasi sistem keuangan digital seperti BRILink dan MandiriLink.

Baca juga : Payment ID Bisa Lacak Semua Transaksi WNI

“Warga tidak perlu jauh-jauh lagi. Semua kebutuhan bisa diakses di KDMP dan KKMP. Setiap transaksi yang terjadi memberi komisi kepada kopera­si. Ini akan memperkuat putaran ekonomi lokal,” kata Zulhas.

Dia menargetkan, seluruh ko­perasi yang telah terbentuk akan beroperasi penuh dalam tiga bulan ke depan dan menjadi sen­tra ekonomi baru di desa dalam waktu tiga hingga empat tahun.

“Sudah bukan akan berjalan, tapi sudah berjalan. Lebih dari satu juta pengelola koperasi siap men­dampingi rakyat desa membangun ekonomi dari bawah,” jelasnya.

Baca juga : Distribusi Pangan Bersubsidi Di Jakarta Harus Diperbaiki

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, koperasi ini pu­nya potensi menjadi lokomotif baru ekonomi nasional. Namun, kuncinya ada pada manajemen dan tata kelola yang sehat.

“Kontribusi koperasi selama ini hanya 0,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembentukan KDMP dan KKMP ini diharapkan bisa menjadi mo­mentum untuk memperbaikin­ya,” kata Esther kepada Rakyat Merdeka, Jumat (25/7/2025).

Esther mengatakan, perlunya in­dikator kesehatan koperasi, kehati-hatian dalam pengelolaan, serta kepengurusan yang berintegritas. Koperasi juga harus menjadi solusi pembiayaan masyarakat yang tak terakses perbankan. Namun, sebe­lum itu, aspek hukum, tata kelola, pelatihan, hingga pengawasan harus dibenahi.

Baca juga : Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Pembangunan IKN

“Kalau koperasi mau jadi sokog­uru ekonomi, semuanya harus dibenahi dulu,” ujarnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.