RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah minta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi internasional. Langkah ini harus diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan efisiensi bisnis untuk jangka panjang.
Hal ini sejalan dengan upaya Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi mata uang lokal, yang kini sudah menjadi instrumen strategis sangat penting dalam memperkuat resiliensi ekonomi dan membangun kedaulatan ekonomi berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Ferry Irawan menegaskan, BUMN memiliki posisi yang sangat strategis dalam transaksi internasional Indonesia.
“Dengan mengadopsi transaksi mata uang lokal, BUMN tidak hanya memperkuat efisiensi biaya, namun juga mendukung stabilitas nilai tukar dan ketahanan keuangan perusahaan,” kata Ferry dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction (Satgasnas LCT) di Jakarta, yang dikutip Jumat (1/8/2025).
Ketua Satgasnas LCT ini mengatakan, kinerja LCT terus menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Tercatat hingga Mei 2025, total nilai transaksi LCT telah mencapai 9,4 miliar dolar AS (Rp 155,17 triliun), atau lebih dari 50 persen dari total transaksi LCT sepanjang 2024.
Baca juga : Pencegahan Kebakaran Harus Terus Disosialisasikan
“Capaian ini menunjukkan, LCT bukan sekadar alternatif teknis, melainkan telah menjadi bagian integral dari ekosistem transaksi internasional Indonesia,” tuturnya.
Namun sayangnya, sambung Ferry, jumlah entitas BUMN yang aktif menggunakan LCT masih terbatas. Sehingga dia mendorong, agar kementerian teknis pembina BUMN lebih proaktif mendorong entitas perusahaan pelat merah di sektor-sektor strategis.
Khususnya, dalam mengadopsi LCT dalam kegiatan ekspor-impor, investasi, maupun transaksi dengan negara mitra.
“Kita perlu menjadikan LCT sebagai bagian dari strategi korporasi, bukan hanya instrumen teknis,” imbau Ferry.
Menurut dia, porsi transaksi BUMN dalam LCT terutama berasal dari sektor energi, manufaktur, mineral dan batubara, pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur dan logistik.
Baca juga : Steffi Zamora, Pamer Foto Tunangan
“Sejumlah BUMN besar seperti Pertamina dan PLN, tercatat sebagai pengguna aktif dengan nilai transaksi yang signifikan,” sebutnya.
Dia juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memperkuat ekosistem LCT nasional.
Beberapa strategi yang perlu terus diperkuat, yakni mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya BUMN dan sektor potensial.
Mereka diharapkan memetakan sektor prioritas untuk memperluas basis pengguna LCT, menguatkan pertukaran data antar instansi, dan memberikan insentif yang konkret bagi pelaku usaha pengguna LCT.
Tak hanya itu, para pimpinan Komite Kerja Satgasnas LCT juga menyepakati sejumlah langkah konkret ke depan. Termasuk, penguatan program kerja pada tiga pilar utama, yaitu sinergi, insentif, dan sosialisasi.
Baca juga : Rapat Malam-malam, Prabowo Keras ke Pengoplos Beras
Setiap Komite Kerja diminta menyelaraskan program kerja lintas sektor, memperkuat pertukaran data dan informasi.
“Serta menyusun insentif yang tepat guna memperluas partisipasi pelaku usaha, termasuk BUMN, dalam ekosistem LCT,” katanya.
Salah satu arahan penting yang disepakati, yaitu penyusunan pedoman teknis bersama dan bahan sosialisasi standar, agar setiap K/L memiliki acuan dan narasi yang seragam dalam menyampaikan kebijakan LCT kepada publik dan mitra strategis.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.