RM.id Rakyat Merdeka - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) percaya diri (pede) suntikan dana likuiditas Rp 25 triliun dari Pemerintah, akan terserap habis pada akhir 2025. Hitungan ini berdasarkan tingginya angka permintaan kredit perumahan pada perseroan.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut, langkah Pemerintah menyuntikkan dana Rp 200 triliun kepada lima bank pelat merah, sudah tepat. Pasalnya, kebijakan tersebut membantu perbankan mengatasi persaingan ketat dalam memperoleh pendanaan, terutama yang berbiaya murah.
Nixon berpendapat, langkah Pemerintah ini telah memindahkan persaingan pada likuiditas menjadi persaingan di kredit.
“Likuiditas tidak menjadi masalah lagi bagi BTN, setidaknya dalam waktu 6 bulan ke depan. Saya perkirakan Desember ini, Rp 25 triliun sudah habis terserap,” yakin Nixon dalam forum Media Gathering BTN 2025: Energi Baru BTN Perkuat Transformasi Berkelanjutan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/9/2025).
Baca juga : Menperin Pacu Potensi Ekspor Dan Buka Loker
Nixon melanjutkan, kini yang menjadi tantangan adalah bagaimana strategi perseroan mampu menjaga pasar dan menambah porsi penyaluran kredit. Untuk itu, sambungnya, dibutuhkan gerak cepat dalam menyalurkan kredit ke masyarakat.
Nixon menegaskan, tambahan likuiditas Rp 25 triliun sangat membantu BTN mempercepat realisasi atas pipeline kredit yang belum diakadkan.
“Demand-nya justru sangat ada di BTN, pipeline (kredit) di kami sebenarnya Rp 30 triliun lebih (hingga Desember 2025),” ujarnya.
Dengan adanya tambahan likuiditas ini, maka otomatis masalah likuiditas sudah selesai.
Baca juga : Event Parade Jalan Cinta Ramaikan Car Free Day
“Sehingga, yang sudah ada di pipeline harus cepat diberi keputusan agar tidak pindah ke bank lain,” tuturnya.
Sebab, kata Nixon, kendati jatah BTN sudah disalurkan ke rekening Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia, namun sejatinya dana tersebut belum dapat dicairkan.
“Karena sistemnya reimbursement. Dana itu akan cair senilai dana yang sudah BTN salurkan sebagai kredit,” ujar Nixon.
Nixon menjelaskan, kelima bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) yang menerima dana limpahan Pemerintah, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI masing-masing Rp 55 triliun, lalu BTN senilai Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun, tiap bulan diharuskan melapor pada Kementerian Keuangan. Dan diaudit oleh auditor internal Pemerintah.
Baca juga : KPK-Kemenkes Susun Strategi Pencegahan
Director Treasury & International Banking BTN Venda Yuniarti menjelaskan, mekanisme bagaimana dana di GWM tersebut akan cair.
“Dana itu akan cair Rp 1 triliun jika BTN sudah menyalurkan kredit Rp 1 triliun. Artinya, Rp 25 triliun itu akan menjadi likuiditas real jika sudah match dengan dana yang BTN salurkan,” beber Venda.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.