RM.id Rakyat Merdeka - Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) kerap menjadi masalah yang dipersoalkan antara pekerja dan pengusaha.
Mencari titik temu, antara pengusaha dan pekerja, Burhanuddin Abdullah center (BACenter) menggelar forum diskusi bertema "Pengelolaan Rasio Biaya SDM Secara Mandiri: Beyond Upah Minimum".
Acara ini menghadirkan Pendiri BACenter Prof. Burhanuddin Abdullah, Ketua BACenter Prof. Syamsul Bahri, serta sejumlah pemangku kepentingan ketenagakerjaan pada Jumat (19/9/2025).
Forum secara khusus menyoroti kebijakan upah minimum (UMR/UMP) yang selama ini kerap menuai polemik. Di satu sisi, UMR dimaksudkan melindungi pekerja. Namun, di sisi lain, dianggap membebani perusahaan, terutama UMKM. Bahkan, berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Baca juga : Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Burhanuddin Abdullah menegaskan, forum ini punya tiga tujuan. “Pertama, mengidentifikasi persoalan mendasar dalam kebijakan pengupahan dan hubungan industrial. Kedua, membahas alternatif pengelolaan rasio biaya SDM secara mandiri dan transparan. Ketiga, merumuskan langkah praktis untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha,” jelas Burhanuddin Abdullah, dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).
Narasumber utama, Alex Denni, memaparkan model pengelolaan ketenagakerjaan berbasis rasio biaya SDM. Skema ini dinilai lebih adil, adaptif, dan transparan, dibanding pola upah minimum yang selama ini penuh tarik-menarik kepentingan.
Menurut Alex, polemik UMR bukan hanya membebani pelaku usaha. Tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan upah dan mendorong PHK. “Data BPS per Maret 2025 mencatat Gini Ratio perkotaan sebesar 0,395. Sementara tingkat pengangguran terbuka masih 4,76 persen atau 7,28 juta orang,” ungkapnya.
Alex menambahkan, model berbasis rasio biaya SDM mampu menekan risiko PHK, mengurangi kesenjangan pendapatan, sekaligus mendorong perusahaan meningkatkan pembelajaran dan pengembangan SDM.
Baca juga : Kejagung Jerat Raja Minyak MRC Dengan Pasal TPPU
Burhanuddin Abdullah menekankan pentingnya transparansi. “Persoalan upah minimum selalu berulang setiap tahun. Dengan keterbukaan, upah bisa ditentukan bersama secara lebih adil dan produktif,” tandasnya.
Usulan kebijakan yang didiskusikan antara lain: perusahaan menetapkan rasio biaya SDM terhadap pendapatan (misalnya 20–30 persen). Lalu, mengalokasikan biaya SDM ke gaji, insentif, tunjangan, rekrutmen, teknologi, hingga pelatihan. Tak kalah penting, perusahaan juga membatasi rasio pendapatan antara karyawan tertinggi dan terendah. Misalnya, maksimal 100 kali lipat.
Forum turut membahas tantangan implementasi. Termasuk resistensi sebagian pengusaha atau serikat pekerja. Solusinya, bisa berupa insentif pajak, kemudahan perizinan, serta forum tripartit lintas sektor sebagai pedoman bersama.
Ketua Umum Serikat Karyawan Jasa Marga, Anton Witarman, menyambut positif gagasan ini. Ia berharap, formula baru memberi rasa keadilan bagi pekerja sekaligus keberlanjutan usaha.
Baca juga : Menteri Maman Harap Kewajiban Porsi Belanja K/L Bisa Di Atas 40 Persen
Hal senada disampaikan Lena Prawira dari Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia. Ia menekankan pentingnya keseimbangan manfaat bagi kedua belah pihak.
Forum menyimpulkan, solusi pengupahan harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, serta pemberantasan pungutan liar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.