RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan dua kebijakan baru untuk mendongkrak kembali konsumsi kelas menengah yang melemah. Fokusnya ada pada perbaikan formula UMP dan pembenahan aturan investasi. Kebijakan ini diharapkan mampu memulihkan daya beli sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho menegaskan perlunya dorongan kuat bagi konsumsi kelas menengah, terutama di wilayah Jakarta. Ia melihat potensi ekonomi saat ini masih bisa dimaksimalkan dengan langkah kebijakan yang terarah.
“Tren konsumsi rumah tangga turun dan ini yang ingin kami balikkan," kata Luthfi, dalam diskusi yang digelar Katadata Policy Dialogue bertajuk Ekonomi Tumbuh 5,04%: Bagaimana Prospek 2026? di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Luthfi menjelaskan, pemerintah menempatkan dua kebijakan penting sebagai fokus utama pada 2026. Keduanya adalah formula baru Upah Minimum Provinsi atau UMP dan pembenahan aturan investasi yang berkaitan dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN.
“Kelas menengah harus percaya diri atas peluang pendapatan ke depan,” kata Luthfi.
Baca juga : Banjir Impor Baja, Pengusaha Minta Pemerintah Dorong Konglomerasi Baru
Ia menilai perbaikan kedua kebijakan itu bisa menjadi penopang untuk membalikkan tren konsumsi. Namun ia menekankan, membutuhkan kerja sama seluruh pihak agar daya saing nasional meningkat.
Rilis terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 berada di angka 5,04 persen secara year on year. Angka tersebut dipandang sebagai capaian baik di tengah tekanan konsumsi rumah tangga.
Menurut Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, hasil BPS sejalan dengan ekspektasi pasar. Ia menyebut ruang pemulihan semakin terbuka jika konsumsi kelas menengah bisa diangkat kembali.
“Pertumbuhan tahun depan berpeluang lebih baik dari tahun ini," ujar Josua.
Josua menilai kunci perbaikan berada pada sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Ia menyebut kepercayaan pasar sebagai vitamin tambahan yang mampu menjaga permintaan dan pasokan berjalan seimbang. “Demand dan suplai harus dijaga bersama," ucap Josua.
Baca juga : Geopolitik Dan Geostrategi Kepala Pemerintahan Daerah Dalam Tata Kelola Keuangan Daerah
Secara kuartalan, data BPS memperlihatkan perlambatan dari kuartal II yang tumbuh 5,12 persen. Namun secara tahunan angka kuartal III tetap lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu.
Josua menyebut motor utama pertumbuhan tetap ditopang konsumsi, investasi, dan net ekspor. Ia melihat penurunan daya beli kelas menengah yang terekam BPS perlu menjadi perhatian serius.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip menilai capaian kuartal III sudah optimal melihat kondisi sosial dan politik saat itu. Ia menyebut aktivitas dunia usaha sempat terhambat dan konsumsi rumah tangga cenderung stagnan.
“Angka 5,04 persen ini bagus optimal menurut saya,” tutur Sunarsip.
Sunarsip menegaskan, perbaikan ke depan perlu diarahkan pada sisi suplai agar penciptaan lapangan kerja lebih kuat. Ia menyebut hambatan pembiayaan harus dibuka agar kegiatan sektor riil bergerak lebih cepat.
Baca juga : Mungkinkah Indonesia Menjadi Kiblat Peradaban Dunia Islam (1)
“Sentuhlah sektor riil hilangkan bottleneck pembiayaan,” ujar Sunarsip.
Sunarsip optimis pertumbuhan dapat melewati 5 persen pada 2026. Ia menekankan bahwa dorongan suplai bisa memberikan efek besar meski tanpa insentif fiskal tambahan.
“Kita bisa tumbuh lebih dari 5 persen tahun depan," ucap Sunarsip.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.