RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ekonomi Indonesia tak morat-marit, meski realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencetak defisit Rp 695,1 triliun atau mencakup 2,92 persen dari Produk Domestik Brutto (PDB). Lebih tinggi dari rencana awal 2,53 persen.
Defisit Rp 695,1 triliun muncul dari tingginya belanja negara yang mencapai Rp 3.451,4 triliun. Jauh melebihi pendapatan negara yang hanya Rp 2.756,3 triliun.
“Sebenarnya, kalau saya buat nol defisit juga bisa. Saya potong anggarannya, tapi ekonominya jadi morat-marit,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Baca juga : Bikin 3 Gebrakan Di Awal Tahun, Purbaya Topang Ekonomi Masyarakat
“Jadi, ini adalah kepiawaian teman-teman di Kementerian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa terus tumbuh, tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian fiskal. Walaupun menggelembung, kita pastikan di bawah 3 persen,” imbuhnya.
APBN Instrumen Kebijakan Antisipatif & Responsif
Purbaya menjelaskan, dalam kondisi yang volatile atau penuh kerentanan di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik. Belanja negara adaptif dan akomodatif dalam berbagai program prioritas yang mensejahterakan rakyat.
Pendapatan negara dalam realisasi sementara APBN hingga 31 Desember 2025, mencapai Rp 2.756,3 triliun ( 91,7 persen dari APBN). Pendapatan tersebut bersumber dari tiga penerimaan. Pertama, Penerimaan Perpajakan Rp 2.217,9 (89 persen dari APBN) yang terdiri dari Penerimaan Pajak Rp 1.917,6 (87,6 persen dari APBN) serta Kepabeanan & Cukai Rp 300,3 (99,6 persen dari APBN). Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 534,1 (104,0 persen dari APBN). Ketiga, Penerimaan Hibah Rp 4,3 (733,3 persen dari APBN)
Baca juga : Anugerah Diktisaintek 2025 Apresiasi Perguruan Tinggi dan Mitra Strategis
Sementara komponen Belanja Negara yang mencapai Rp 3.451,4 (95,3 persen dari APBN) terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.602,3 (96,3 persen dari APBN), Belanja K/L Rp 1.500,4 (129,3 persen dari APBN), Belanja non-K/L Rp 1.102,0 (71,5 persen dari APBN), dan Transfer ke Daerah Rp 849,0 (92,3 persen dari APBN).
“Kalau kita lihat persentase dari APBN, pendapatan negara kan hanya 91 persen. Sedangkan belanja 95,3. Anda pasti nanya, kenapa nggak dipotong belanjanya, supaya defisitnya tetap kecil?" ujar Purbaya.
Dia lalu menjelaskan alasan tidak memangkas belanja negara dalam situasi ini. Menurutnya, ketika ekonomi sedang down, pemerintah justru harus banyak memberikan stimulus - antara lain berupa bantuan tunai - untuk perekonomian.
Baca juga : Kemenag Perkuat Kemandirian Ekonomi Umat Lewat Koperasi
"Ini wujud komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan, tanpa membahayakan APBN. Sehingga, walaupun defisit membesar jadi Rp 695,1 triliun, kita tetap jaga," tegas Purbaya.
"Pastikan defisitnya tidak di atas 3 persen, agar ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.