RM.id Rakyat Merdeka - Industri alas kaki nasional menunjukkan peran strategis sebagai penopang sektor padat karya dan penggerak ekspor manufaktur.
Industri ini berkontribusi 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan pada kuartal III-2025, serta sukses menyerap sekitar 921 ribu tenaga kerja (naker) per Februari 2025. Kinerja tersebut diperkuat oleh pertumbuhan ekspor dan investasi yang tetap solid di tengah ketidakpastian global.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Musyawarah Nasional XI Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) secara virtual, Rabu (21/1/2026).
Baca juga : Jalan Rusak Rawan Picu Kecelakaan & Kemacetan
Menurutnya, industri alas kaki nasional menunjukkan tingkat resiliensi yang kuat di tengah dinamika dan ketidakpastian global.
"Pada 2024, nilai ekspor industri alas kaki tumbuh signifikan sebesar 13,13 persen dan mencapai 7,28 miliar dolar AS atau setara Rp 122,7 triliun. Capaian ini mencerminkan daya saing yang tetap terjaga di pasar global,” ujar Airlangga.
Mantan Menteri Perindustrian itu mengatakan, saat ini kepercayaan investor terhadap industri alas kaki Indonesia juga terus menguat. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2024 tercatat sebesar 859 juta dolar AS atau sekitar Rp 14,48 triliun. Sementara, hingga semester I-2025 telah mencapai 803 juta dolar AS atau setara Rp 13,53 triliun, sejalan dengan tingkat utilisasi industri yang konsisten berada di atas 80 persen.
Baca juga : Liverpool Perkasa Di Liga Champions
Namun demikian, kata Airlangga, Indonesia diminta waspada terhadap berbagai tantangan. Termasuk diberlakukannya kebijakan tarif resiprokal di pasar AS.
"Indonesia berharap, dengan implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), akses pasar dapat diperluas dan dimanfaatkan optimal,” harap Airlangga.
Untuk menjaga ketahanan industri, lanjut dia, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen kebijakan. Antara lain, penguatan pasar dalam negeri melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2025 tentang pengaturan impor barang konsumsi.
Baca juga : Derbi Di Istora, Fajar/Fikri Singkirkan Leo/Bagas
Ada juga stimulus fiskal bagi tenaga kerja melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPN) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Stimulus tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025.
Selain itu, Pemerintah juga menyediakan Kredit Investasi Padat Karya berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4 Tahun 2025, serta fasilitasi ekspor melalui optimalisasi kawasan berikat dan penyederhanaan prosedur ekspor.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.