RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menawarkan solusi konkret untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sebagai penguatan ekonomi kabupaten penghasil komoditas strategis.
Hal ini disampaikan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Senin (19/1/2026).
Dalam paparannya, Normansyah menjelaskan bahwa BPDP telah bertransformasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi BPDP sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024.
Transformasi ini memperluas mandat BPDP untuk mengelola tiga komoditas strategis, yakni kelapa sawit, kakao, dan kelapa.
“BPDP kini memiliki tanggung jawab mengoordinasikan pengembangan dari hulu hingga hilir untuk ketiga komoditas tersebut, dengan visi menjadi badan pengelola dana yang terpercaya dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Normansyah, dikutip Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan, BPDP menawarkan enam program utama yang dapat diakses kabupaten penghasil komoditas perkebunan.
Keenam program tersebut meliputi peremajaan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, serta pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi, dan penyediaan bahan bakar nabati.
Baca juga : Bangun Pabrik CGL 2, Tata Metal Perkuat TKDN Dan Hilirisasi Baja
Terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), BPDP mengalokasikan dana sebesar Rp 60 juta per hektare untuk maksimal empat hektare per petani.
Sejak diluncurkan pada 2016 hingga 2025, program ini telah menyalurkan dana Rp12,9 triliun kepada sekitar 400 ribu petani di seluruh Indonesia.
“Kami berharap pemerintah kabupaten dapat terlibat aktif untuk memperluas cakupan program PSR ini,” kata Normansyah.
Untuk program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, BPDP menyediakan sembilan paket pendanaan, antara lain untuk ekstensifikasi, intensifikasi, mesin pertanian, sertifikasi ISPO, alat pascapanen dan pengolahan, jalan kebun dan jalan akses, transportasi, serta infrastruktur pasar.
Sementara itu, peningkatan produktivitas dilakukan melalui program replanting dengan target 2,4 juta hektare lahan berproduktivitas rendah, yang terdiri atas 1,5 juta hektare lahan petani mitra dan 0,9 juta hektare lahan petani plasma.
Melalui program ini, produktivitas diharapkan meningkat dari rata-rata 2,3 ton CPO menjadi 7,2 ton CPO per hektare per tahun.
Normansyah menegaskan komitmen BPDP untuk berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat pelaksanaan program.
Baca juga : Perluas Inklusi Keuangan, BNI Hadirkan Agen46 Hingga Pelosok Kota Bima
“Kami mengundang seluruh kabupaten sentra untuk mengakses program-program BPDP melalui dinas perkebunan di masing-masing daerah,” ujarnya.
Untuk mempermudah akses dan meningkatkan transparansi, BPDP telah mengembangkan dua aplikasi digital. Pertama, aplikasi PSR Online untuk pengajuan dan pendaftaran program peremajaan.
Kedua, Smart PSR sebagai platform pemantauan penyaluran dana kepada petani secara real-time, sehingga seluruh pihak dapat memonitor progres dan realisasi program di lapangan.
Sinergi untuk Masa Depan Perkebunan
Rakernas Apkasi XVII menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat melalui BPDP dan pemerintah kabupaten.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 16,35 juta hektare perkebunan kelapa sawit, dengan komposisi 53 persen dikelola swasta, 42 persen perkebunan rakyat, dan sisanya oleh BUMN.
Sektor ini melibatkan sekitar 4,2 juta tenaga kerja langsung dan diperkirakan hingga 12 juta orang termasuk sektor hilir dan industri pendukung.
Untuk komoditas kakao, data Kementerian Pertanian mencatat luas perkebunan kakao nasional pada 2023 mencapai sekitar 1,39 juta hektare, dengan 99,64 persen merupakan perkebunan rakyat.
Baca juga : Penguatan Sektor Keuangan, GIAR Dorong Kaderisasi Akuntan Publik
Sentra utama kakao berada di Sulawesi dan Sumatera. Sementara itu, pengembangan komoditas kelapa memiliki tantangan tersendiri.
Sepanjang 2025, BPDP telah melakukan identifikasi potensi di sejumlah daerah sentra, antara lain Sulawesi Utara, Riau, Jawa Tengah (Cilacap dan Pulau Nusakambangan), serta Maluku Utara.
Program pengembangan kelapa ini diharapkan dapat dilaksanakan pada 2026 seiring dengan program peremajaan yang diinisiasi Kementerian Pertanian.
“Ketiga komoditas ini adalah tulang punggung ekonomi jutaan keluarga Indonesia. Karena itu, BPDP hadir dengan program strategis untuk mendorong perkebunan yang lebih produktif, berkelanjutan, dan menyejahterakan,” ujar Normansyah.
Menutup paparannya, Normansyah mengajak seluruh pemerintah kabupaten sentra perkebunan untuk memanfaatkan program BPDP secara optimal.
“Program-program BPDP ada untuk petani, untuk rakyat, dan untuk kemajuan Indonesia. Mari kita manfaatkan bersama demi kesejahteraan yang lebih baik,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.