RM.id Rakyat Merdeka - Per 31 Januari 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 54,6 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, defisit ini masih terkendali.
Sejak awal tahun, Pemerintah langsung ngegas belanja. Sepanjang Januari lalu, realisasi belanja mencapai Rp 227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu APBN 2026 Rp 3.842,7 triliun. Realisasi ini lebih besar dibanding periode yang sama tahun 2025 yang hanya Rp 180,77 triliun atau 4,99 persen dari pagu.
"Ini menunjukkan akselerasi belanja Pemerintah sejak awal tahun. Khususnya untuk mendukung program prioritas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama," urai Purbaya, dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Rincian serapannya, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 131,9 triliun atau 4,2 persen dari pagu dan Transfer Ke Daerah (TKD) tembus Rp 95,3 triliun atau 13,8 persen dari pagu. Untuk belanja Pemerintah Pusat, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 55,8 triliun atau 3,7 persen dari pagu dan belanja non-K/L sebesar Rp 76,1 triliun atau 4,6 persen dari pagu.
Mengenai besarnya TKD, yang tembus Rp 95,3 triliun, diharapkan dapat mendorong ekonomi daerah menjadi bergeliat lebih cepat. Purbaya menerangkan, APBN 2026 dirancang sebagai shock absorber di tengah dinamika global, sekaligus motor penggerak ekonomi domestik.
Baca juga : 2.280 Ton Beras Diekspor ke Saudi
"Kita optimistis APBN akan terus menjaga stabilitas, sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026," terang mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini.
Untuk pendapatan, sepanjang Januari 2026 tercatat masuk sebesar Rp 172,7 triliun. Artinya, APBN di Januari mengalami defisit sebesar Rp 54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya meminta publik tak khawatir dengan defisit ini. "Angka ini masih sangat terkendali dan masih dalam koridor desain APBN 2026," terangnya.
Komposisi pendapatan negara itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 138,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 33,9 triliun. Penerimaan perpajakan meliputi pajak Rp 116,2 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp 22,6 triliun.
Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 9,5 persen. Penerimaan pajak melonjak 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 14 persen.
Baca juga : Dasco Minta Tunda Impor 105 Ribu Pick Up dari India
"Ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan efisiensi pengumpulan pajak. Ini menentukan akselerasi belanja Pemerintah, khususnya program prioritas," terang Purbaya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, percepatan belanja di Januari merupakan langkah strategis Pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sejak awal tahun. Serapan anggaran yang cepat akan menjadi mesin penggerak ekonomi di kuartal pertama. Ia mencontohkan realisasi belanja K/L yang meningkat signifikan, dari Rp 24,4 triliun di Januari 2025 menjadi Rp 55,8 triliun di Januari 2026.
Salah satu motor penggerak serapan ini adalah bantuan sosial (bansos). "Belanja bansos mencapai Rp 9,5 triliun tahun ini, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 4,1 triliun," terang Suahasil.
Ia berharap, akselerasi belanja Pemerintah di awal tahun mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga sebagai pilar utama PDB.
Serapan MBG
Poin krusial lain dalam laporan APBN ini adalah realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain bansos, serapan anggaran BGN juga meningkat tajam selama Januari 2026, mencapai Rp 19,5 triliun. Padahal, di Januari 2025 baru Rp 45 miliar
Baca juga : Teken Perjanjian Dagang dengan AS, Luhut Pastikan Posisi RI Kuat
"Ini bentuk percepatan belanja untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui APBN," kata Suahasil.
Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang, realisasi APBN ini menunjukkan bahwa Pemerintah sedang bekerja keras mendorong perekonomian sejak awal tahun.
"Pemerintah ingin menstimulus pertumbuhan kuartal I-2026 dengan melakukan belanja sedini mungkin," ujar Wijayanto, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Senin (23/2/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.