RM.id Rakyat Merdeka - Saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri, stabilitas harga bahan pokok menjadi perhatian serius pemerintah dan pelaku usaha.
Harga yang terkendali tak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan kepastian usaha dan meningkatkan kepercayaan investor.
Pemerintah meminta kepala daerah bergerak cepat mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok (bapok) yang mulai merangkak naik di sejumlah daerah.
Stabilitas harga dinilai krusial untuk menjaga inflasi pangan sekaligus menciptakan kepastian usaha.
Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan stabilitas harga bahan pokok menjadi fokus utama pemerintah dan dunia usaha sepanjang Ramadan dan Idul Fitri.
Periode musiman ini kerap memicu tekanan inflasi pada komoditas volatile food akibat tingginya permintaan masyarakat.
Baca juga : Stabilitas Fiskal Kunci Pulihkan Pasar Modal RI
Menurutnya, stabilisasi harga perlu ditopang reformasi rantai pasok yang terintegrasi dan efisien.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia itu menilai, isu kenaikan harga pangan saat Ramadan dan Idul Fitri merupakan persoalan tahunan yang memerlukan pendekatan struktural, khususnya dari sisi logistik rantai pasok.
“Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah penting dalam intervensi jangka pendek untuk meredam volatilitas harga. Namun dalam jangka panjang, stabilitas harga merupakan hasil dari sistem rantai pasok yang efisien, terintegrasi, dan transparan,” ujar Yukki dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Perlu Reformasi Struktural Logistik
Secara makro, lanjut Yukki, harga yang stabil menciptakan kepastian usaha, visibilitas permintaan, kepercayaan investor, serta perlindungan daya beli masyarakat.
Dari perspektif logistik, volatilitas harga kerap dipicu disrupsi arus perdagangan, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan antarwilayah, hambatan transportasi dan pelabuhan, serta keterbatasan visibilitas data rantai pasok.
“Pengendalian inflasi pangan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan trade flows, freight cost, kinerja pelabuhan, dan tata kelola. Ke depan, penguatan tata kelola rantai pasok harus menjadi agenda bersama pemerintah melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan logistik,” tambahnya.
Baca juga : Stok Aneka Cabai Di Jabar Aman Jelang Ramadan Dan Idul Fitri
Untuk mendorong reformasi struktural jangka panjang, Yukki mengajukan tiga rekomendasi kebijakan.
Pertama, penguatan konektivitas domestik dan efisiensi pelabuhan agar distribusi antarpulau lebih cepat, terjangkau, dan terprediksi. Pelabuhan dan sistem multimoda menjadi tulang punggung stabilitas distribusi.
Kedua, integrasi data real-time dan sistem peringatan dini (early warning system), mencakup data produksi, stok, arus barang, dan harga guna mencegah kelangkaan dan spekulasi.
Ketiga, penguatan koordinasi pemerintah dan dunia usaha, termasuk pelaku logistik, freight forwarder, operator pelabuhan, dan distributor bahan pokok.
“Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan pendekatan logistik rantai pasok yang kuat agar stabilitas harga tahan terhadap lonjakan musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri. Sistem logistik yang kokoh bukan hanya menggerakkan barang, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional,” tegasnya.
Pemerintah Minta Daerah Aktif Intervensi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan harga bahan pokok harus tetap stabil, terutama menjelang dan selama bulan puasa.
Baca juga : Australia Bawa Misi Investor ke Jakarta, Bidik Sektor Hijau dan Digital
“Bulan puasa ini harga-harga bahan pokok tidak boleh naik,” tegas Zulhas di Malang, Jawa Timur, Senin (23/2/2026).
Ia meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, aktif melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga di pasar.
Pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Zulhas mencontohkan, jika harga telur melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah daerah harus hadir memberikan subsidi agar harga tetap terjangkau.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, khususnya selama Ramadan.
Menurutnya, stabilitas harga pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap terpenuhi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.