BREAKING NEWS
 

Krisis Minyak Global, Kenaikan BBM Dinilai Wajar Jaga APBN

Reporter : BOY SAKTI HAPSORO
Editor : FAQIH MUBAROK
Jumat, 27 Maret 2026 23:16 WIB
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono. Foto: Dok Hendry C

RM.id  Rakyat Merdeka - Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dinilai membuat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri semakin sulit dihindari. Dalam situasi ini, penyesuaian harga disebut sebagai langkah rasional demi menjaga stabilitas fiskal serta menghindari tekanan lebih dalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai, tekanan global saat ini telah melampaui asumsi dasar ekonomi yang digunakan Pemerintah. Ia menyebut, harga minyak dunia berpotensi menembus di atas 100 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.

“Kondisi geopolitik saat ini membawa pemerintah pada dilema yang tidak mudah. Mempertahankan daya beli berisiko mengabaikan disiplin fiskal, sementara menaikkan harga BBM berpotensi memicu inflasi bahkan stagflasi,” ujar Hendry dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Dalam konteks tersebut, Hendry menilai kenaikan harga BBM menjadi opsi yang semakin rasional. Pasalnya, jika harga tidak disesuaikan, beban subsidi energi akan melonjak tajam dan berisiko memperlebar defisit APBN melampaui batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca juga : Antisipasi Puncak Arus Balik, Pemerintah Berlakukan Diskon Tarif Tol 30 Persen

“Menahan harga BBM berarti Pemerintah harus menanggung beban melalui pelebaran defisit. Strategi ini memang bisa menahan inflasi, tetapi berisiko terhadap stabilitas fiskal jangka panjang,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 10,3 triliun. Tak hanya itu, defisit APBN juga dapat melebar sekitar Rp 6,8 triliun untuk setiap kenaikan tersebut.

Dengan asumsi harga minyak berada di kisaran 85–92 dolar AS per barel, Hendry memperkirakan harga Pertalite berpotensi naik 5–10 persen menjadi sekitar Rp 10.500 hingga Rp 11.000 per liter dari sebelumnya Rp 10.000.

Sementara itu, harga solar subsidi diprediksi naik ke kisaran Rp 7.150 hingga Rp 7.500 per liter dari harga sebelumnya Rp 6.800. Dalam skenario ini, defisit APBN diperkirakan masih berada di ambang batas aman, yakni mendekati 3 persen terhadap PDB.

Baca juga : Kemendagri Monitor Isu Konflik Global, Pastikan Stabilitas Dalam Negeri Terjaga

Namun, jika harga minyak dunia menembus di atas 100 dolar AS per barel dalam waktu yang berkepanjangan, kenaikan harga BBM berpotensi lebih tinggi. Harga Pertalite diperkirakan bisa naik 15–20 persen menjadi Rp 11.500 hingga Rp 12.000 per liter, sedangkan solar subsidi naik ke kisaran Rp 7.800 hingga Rp 8.200 per liter.

“Pada kondisi ini, defisit APBN bisa melampaui 3 persen atau sekitar 3,6 persen terhadap PDB jika tidak ada penyesuaian harga,” tegas Hendry.

Dia menambahkan, tanpa kenaikan harga BBM, tekanan fiskal akan semakin berat dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah harus terus menambah subsidi di tengah ruang fiskal yang terbatas.

Selain itu, risiko jangka panjang yang muncul adalah berkurangnya kapasitas negara dalam membiayai program prioritas lain, karena anggaran terserap untuk menutup lonjakan subsidi energi.

Adsense

Baca juga : Urai Antrean Gilimanuk, ASDP Kerahkan KMP Prima Nusantara

Meski demikian, Hendry mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM tetap memiliki konsekuensi terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya tidak terlalu dalam.

“Kenaikan harga tanpa kompensasi berupa jaring pengaman sosial akan memicu stagflasi, karena pendapatan masyarakat tidak meningkat tetapi tergerus inflasi,” pungkasnya.

Dengan demikian, kenaikan harga BBM dalam situasi saat ini dinilai bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari tekanan global yang tidak bisa dikendalikan.

Pemerintah pun dituntut mampu menyeimbangkan antara menjaga kesehatan fiskal dan melindungi daya beli masyarakat melalui kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense