RM.id Rakyat Merdeka - Agenda transisi energi di Indonesia dinilai masih terlalu berpusat di level nasional. Padahal, dampak langsungnya dirasakan masyarakat di daerah, mulai dari petani, nelayan, hingga komunitas di sekitar pembangkit listrik.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak di Bandung, Sabtu (25/4/2026). Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil.
Diskusi mendorong pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif dalam menyusun peta jalan dan implementasi transisi energi yang berpihak pada masyarakat.
Jawa Barat menjadi sorotan dalam pembahasan. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, daerah ini masih bergantung pada energi fosil, sekaligus menanggung dampak lingkungan dan sosial dari pembangkit batu bara.
Perwakilan RUTE Berkeadilan Jabar Klistjart Tharissa menyebut belum adanya kerangka transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi menjadi persoalan utama.
Baca juga : Temuan Cadangan Gas di Kaltim, Komisi XII Dorong Percepatan Eksplorasi
“Hasil diskusi dengan warga terdampak menunjukkan target penurunan emisi sering hanya dikejar di atas kertas, sementara perlindungan sosial masih minim,” ujarnya.
Policy brief bertajuk Menjadikan Jawa Barat Pelopor Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia juga mencatat sejumlah persoalan lain. Di antaranya koordinasi lintas sektor yang belum sinergis serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
Selain itu, potensi ekonomi dari energi bersih dan peluang penciptaan lapangan kerja baru dinilai belum dimanfaatkan optimal.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Annisa Paramita Wiharani menilai, transisi energi tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait aspek politik, ekonomi, dan sosial.
“Pertanyaannya bukan sekadar teknologi, tapi siapa yang menentukan, siapa yang terdampak, dan siapa yang dilibatkan,” katanya.
Baca juga : Eddy Soeparno Orasi Ilmiah di Universitas Pattimura Dorong Ketahanan Energi
Ia mengidentifikasi tiga tantangan utama di Jawa Barat, yaitu tingginya kebutuhan energi, besarnya potensi energi terbarukan, serta tekanan lingkungan dan sosial yang terus meningkat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Keberlanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya menilai Jawa Barat memiliki posisi strategis karena menyerap sekitar 18–19 persen konsumsi energi nasional.
Menurutnya, selama ini kebijakan energi belum memperhitungkan dampak eksternal, seperti polusi udara dari pembangkit batu bara.
“Seolah-olah batu bara murah, padahal dampak kesehatannya tidak dihitung,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan energi di Indonesia masih sangat tersentralisasi, sehingga ruang gerak pemerintah daerah terbatas.
Baca juga : Konsolidasi Nasional Mahasiswa, Pemuda Didorong Kawal Kepentingan Rakyat
Dari sisi pemerintah daerah, Dinas ESDM Jawa Barat mengakui adanya keterbatasan fiskal dan kewenangan. Selain itu, dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2018–2050 dinilai belum menyentuh perlindungan masyarakat terdampak.
“RUED belum bisa diperbarui karena masih menunggu Rencana Umum Energi Nasional,” ujar perwakilan Dinas ESDM.
Diskusi ini juga menyoroti perlunya sumber pendanaan baru untuk mendukung transisi energi di daerah, termasuk opsi pungutan tambahan pada sektor batu bara.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Festival Energi Bersih 2026 yang berlangsung pada 25–26 April di Bandung. Festival tersebut menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari diskusi publik, pameran foto, hingga pertunjukan seni.
Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi berbagai pihak untuk mendorong transisi energi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat di tingkat daerah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.