RM.id Rakyat Merdeka - Penataan subsidi energi agar lebih tepat sasaran menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kedaulatan Energi sebagai Instrumen Penopang Ekonomi Nasional" yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Universitas Paramadina di Universitas Paramadina, Jakarta.
Forum tersebut menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, praktisi, dan mahasiswa sebagai ruang dialog untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya kedaulatan energi dalam menopang ketahanan fiskal, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Dalam diskusi disampaikan bahwa pemerintah tengah mengarahkan kebijakan subsidi energi agar semakin tepat sasaran melalui pemetaan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari reformasi fiskal nasional, mengingat beban subsidi dan kompensasi energi mencapai hampir Rp 400 triliun atau sekitar 10 persen dari total belanja negara.
Efektivitas penyaluran subsidi diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat sehingga pemerintah memiliki kapasitas lebih besar untuk membiayai sektor-sektor strategis lainnya.
Baca juga : Tenggara: Sinkronisasi RKAB dan DMO Kunci Jaga Pasokan Listrik Nasional
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika, Iwan Bento Wijaya, mengatakan penataan subsidi energi perlu diiringi dengan pembenahan tata kelola sektor minyak dan gas bumi secara menyeluruh.
Menurutnya, percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong investasi di sektor hulu maupun hilir migas.
"Kami mengajak mahasiswa dan pemuda sebagai representasi kelas menengah untuk bersama-sama mengawal pembangunan nasional di tengah dinamika krisis global. Peningkatan lifting minyak nasional serta investasi pada infrastruktur pengolahan energi harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan memperkuat kemandirian energi nasional," ujar Iwan.
Sementara itu, Policy Analyst Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Dr. Futu Faturay menjelaskan, mekanisme subsidi berbasis harga yang selama ini diterapkan masih bersifat regresif karena manfaatnya lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, subsidi energi yang belum sepenuhnya berbasis penerima manfaat masih lebih banyak terserap oleh rumah tangga pada kelompok desil ekonomi atas dibandingkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Pandangan tersebut sejalan dengan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza. Menurutnya, fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa periode sempat menembus lebih dari 100 dolar AS per barel memberikan tekanan terhadap APBN dan daya beli masyarakat.
Baca juga : Syam Basrijal: Transisi Energi Solusi Jangka Panjang Atasi Polusi Udara Ibu Kota
Karena itu, ia menilai kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dengan tingkat oktan tinggi merupakan langkah yang rasional untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus menghindari pelebaran defisit anggaran negara.
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Evaluasi dan Monitoring Infrastruktur Migas, Anggawira menyoroti tantangan kedaulatan energi yang semakin kompleks akibat dinamika geopolitik global, termasuk potensi gangguan terhadap jalur distribusi energi internasional seperti di kawasan Selat Hormuz.
Menurutnya, negara yang masih bergantung pada impor energi akan selalu menghadapi tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan kondisi geopolitik dunia.
Oleh karena itu, pembangunan kapasitas pengolahan domestik, penguatan infrastruktur hilir migas, serta penyediaan cadangan energi nasional menjadi faktor utama dalam membangun ketahanan energi Indonesia.
"Kedaulatan energi lahir ketika negara mampu memastikan energi tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan melalui kekuatan infrastruktur pengolahan, sistem distribusi yang andal, serta cadangan energi nasional yang memadai," tegas Anggawira.
Selain itu, forum juga menyoroti upaya pemerintah memperkuat digitalisasi tata kelola energi melalui integrasi data distribusi dan pemantauan stok BBM nasional.
Baca juga : Wapres Titip Pesan Jaga Persatuan Dan Kerukunan
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran subsidi, memperkuat pengawasan distribusi energi, serta mendukung terwujudnya sistem energi nasional yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan menuju target kedaulatan energi Indonesia pada 2060.
Melalui FGD ini, Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika bersama Senat Mahasiswa Universitas Paramadina berharap kalangan mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan kebijakan subsidi energi, ketahanan fiskal, pembangunan ekonomi nasional, dan kedaulatan energi.
Forum tersebut juga diharapkan menjadi ruang dialog yang mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, objektif, serta mampu berkontribusi dalam mendukung kebijakan energi nasional yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.