RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto bicara tentang dampak geopolitik terhadap pasokan energi global. Menurutnya, di saat negara lain mulai panik, Indonesia masih tetap tenang.
Perang Amerika Serikat (AS) versus Iran, yang terjadi sejak 28 Februari lalu, membuat rantai pasok minyak dunia kacau. Penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur perdagangan penting dunia, membuat harga minyak melonjak sampai beberapa kali menyentuh di atas 100 dolar AS per barel. Banyak negara di dunia kalang kabut menghadapi naiknya harga minyak.
Presiden Prabowo menerangkan, di tengah kondisi ini, Indonesia mampu mengelola energi dengan sangat baik. "Walaupun banyak negara lain sudah agak panik, Indonesia masih cool, masih tenang," ucapnya, di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Menurut Prabowo, keberhasilan ini tak lepas dari sinergi kementerian/lembaga dan BUMN. Berkat keberhasilan ini, Pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar.
Baca juga : Ditemukan di Salah Satu Sekolah di Jakarta, 996 Senjata-Narkoba Milik Siapa
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembelian minyak mentah Indonesia tidak sampai 100 dolar AS per barel. Sekalipun harga dunia sempat tembus 100 dolar AS per barel, Pemerintah telah memiliki skenario untuk mengatasinya.
"Kita aman untuk memberi subsidi Pertalite. Per Juli, juga di-launching B50, itu sudah mengamankan kebutuhan BBM untuk solar. Jadi, relatif sampai akhir tahun, aman," kata Airlangga, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, Rabu (5/8/2026).
Selain BBM, listrik juga aman. Tarif listrik Indonesia tidak terlalu terpengaruh kenaikan harga minyak dunia. Tarif dasar listrik Indonesia ditentukan oleh energi pribumi (indigenous energy), seperti batu bara, gas, hidro, dan lainnya.
"Jadi, itu kan dua sektor (BBM dan listrik) yang global itu kena banyak negara. Nah kita, alhamdulillah punya imunitas terhadap gejolak tersebut," ungkap Airlangga.
Baca juga : Alhamdulillah, Kita Imun Terhadap Gejolak Global
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, pernyataan Presiden didukung dengan pendapat JPMorgan bahwa Indonesia berada di urutan kedua setelah Arab Saudi yang cukup resilient terhadap gejolak energi global.
Kata Satya, sekitar 75 persen konsumsi energi Indonesia berasal dari sumber domestik. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang memiliki ketergantungan impor tinggi.
Satyo menerangkan, Pemerintah telah memiliki strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk ketahanan energi. Jangka pendek dilakukan dengan diversifikasi impor. Jangka menengah dilakukan melalui substitusi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan Compressed Natural Gas (CNG), Jargas, Kompor listrik.
"Untuk panjang, dengan memaksimalkan energi baru terbarukan guna mencapai net zero tahun 2060," ungkap Satya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (7/8/2026) malam.
Baca juga : Agustus-September, Buruh Tak Akan Demo
Dalam jangka pendek, Pemerintah menjamin stok dan distribusi energi. Kemudian menahan harga BBM subsidi agar tidak terjadi panic buying dan gejolak harga komoditi lainnya. Pemerintah juga melakukan diversifikasi impor energi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.