Alhamdulillah, Kita Imun Terhadap Gejolak Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran telah mengganggu tatanan rantai pasok (supply chain) global. Terganggunya distribusi akibat buka tutup Selat Hormuz, membuat harga minyak dunia melambung, yang pada akhirnya mendorong kenaikan inflasi global.

Ironisnya, belum ada tanda-tanda perang akan segera berakhir. Namun, di tengah banyak negara yang berjuang menjaga stabilitas ekonominya, Indonesia justru dinilai memiliki daya tahan yang cukup kuat. Kekayaan sumber daya alam menjadi salah satu faktor utama yang membuat perekonomian nasional memiliki daya tahan terhadap gejolak ekonomi global.

“Alhamdulillah, kita punya imunitas terhadap gejolak tersebut,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat berbincang dengan Tim Rakyat Merdeka, di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Siang itu, Airlangga mengenakan batik warna cokelat. Dia didampingi Haryo Limanseto, Staf Ahli yang juga Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Bidang Perekonomian. Ditemani teh manis hangat, obrolan yang berlangsung selama satu jam itu, berjalan cair.

Dengan tenang dan lugas, Airlangga menjelaskan sangat details tentang perkembangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi nasional dan sejumlah insentif di bidang ekonomi yang ditebar Pemerintah untuk masyarakat. Terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Politisi senior Partai Golkar itu menjelaskan, Pemerintah terus berupaya menjaga roda perekonomian tetap berputar. Namun, sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia ikut terdampak oleh dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia. “Faktor global belum berhenti mengganggu,” ungkap Airlangga.

Menurutnya, konflik di kawasan Teluk masih terus berlangsung. Perang antara kedua negara itu telah memasuki hampir tujuh bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir hingga penghujung 2026. “Belum kelihatan hilalnya bahwa ini akan berakhir,” katanya.

Baca juga : Agustus-September, Buruh Tak Akan Demo

Mantan Menteri Perindustrian itu menjelaskan, Pemerintah terus mencermati berbagai dampak yang mungkin timbul. Dia menjelaskan, ketika harga minyak dunia mencapai level yang sangat tinggi, eskalasi peperangan cenderung mereda karena kedua pihak mulai mempertimbangkan penyelesaian melalui meja perundingan.

“Dalam kondisi tersebut, rata-rata harga pembelian minyak Indonesia masih berada di bawah 100 dolar AS per barel. Kalaupun harga menembus 100 dolar AS per barel, Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario agar subsidi energi tetap terjaga,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Airlangga, sejak 1 Juli 2026 Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program B50 untuk memenuhi kebutuhan solar dalam negeri. “Jadi relatif sampai akhir tahun aman,” ujarnya.

B50 adalah jenis bahan bakar nabati (biodiesel) campuran yang terdiri dari 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (FAME) dan 50 persen solar fosil. Kebijakan mandatori penggunaan B50 ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan impor solar.

Menurut Airlangga, sektor kelistrikan nasional juga relatif aman karena ditopang sumber energi domestik, seperti batu bara, gas, dan tenaga air. Kondisi tersebut membuat APBN tetap terjaga, sementara ketahanan pangan juga dinilai cukup kuat.

“Ini imun terhadap gejolak energi dunia,” cetusnya.

Menurutnya, Indonesia bahkan telah kembali mengekspor pupuk dalam satu setengah tahun terakhir. Dia menyebut Thailand dan Australia yang membutuhkan pasokan pupuk dari Indonesia. “Posisi kita bisa menahan transmisi gejolak peperangan di Timur Tengah,” ujarnya.

Tata Ulang Supply Chain

Baca juga : Soroti Kasus Keracunan MBG Di Papua, Kepala BGN: Tak Akan Kita Tutup-tutupi

Terkait investasi, Airlangga mengatakan Pemerintah telah banyak belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, terutama mengenai gangguan global supply chain di industri otomotif.

Menurutnya, China memiliki keunggulan dalam rantai pasok industri tersebut sehingga banyak negara Barat mulai menata ulang rantai pasoknya agar lebih kompetitif. “Itu yang sudah kita lihat dilakukan oleh China,” kata Airlangga.

Dia bilang, Indonesia juga kini telah masuk ke dalam ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Bahkan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) baterai telah mendekati 60 persen. “Sebetulnya arah kita ke sana untuk mendorong investasi,” katanya.

Hasilnya, pada semester I-2026 penjualan otomotif tumbuh dua digit. “Jadi itu juga memberikan sinyal bahwa kemampuan belanja masyarakat masih tetap tinggi,” ungkap mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Airlangga juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 yang mencapai 5,29 persen. Dalam tujuh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata berada di kisaran 5 persen. Meski lebih rendah dibandingkan triwulan I-2026 yang mencapai 5,61 persen, menurutnya, capaian tersebut tetap positif.

“Di kuartal pertama ada momentum Lebaran. Kuartal kedua tidak ada momentum itu, tetapi pertumbuhan masih bisa kita jaga di 5,29 persen. Itu sebetulnya sudah sangat baik. Pertumbuhan tertinggi biasanya terjadi pada saat Idul Fitri,” urai Airlangga.

Untuk triwulan III-2026, Pemerintah akan mendorong belanja negara dan memperkuat investasi. Dari berbagai proyek yang telah disiapkan, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi ekonomi digital. Terlebih, dunia saat ini sedang berlomba mengembangkan ekosistem digital, termasuk industri semikonduktor yang menjadi fondasi komputasi kuantum.

Baca juga : Utang Kereta Cepat Ditanggung Kemenkeu

Airlangga juga menyoroti persaingan teknologi antara perusahaan-perusahaan China dan AS. Dia menyebut NVIDIA (perusahaan teknologi asal AS-red), mendorong pengembangan ekosistem yang lebih tertutup. Sedangkan China mengembangkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dengan pendekatan yang lebih terbuka.

“Dua perkembangan inilah yang harus kita ikuti dan monitor. Indonesia juga bisa menjadikan digitalisasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” yakin Airlangga.

Ia menambahkan, ASEAN telah menyusun Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perjanjian kerangka kerja ekonomi digital regional pertama di dunia yang diinisiasi Indonesia pada 2022. Pemerintah berharap, kesepakatan tersebut dapat ditandatangani pada masa keketuaan ASEAN oleh Filipina tahun ini.

Airlangga mengatakan, low hanging fruit (sasaran yang mudah dicapai) dari kerja sama tersebut adalah sistem pembayaran lintas negara yang menggunakan mata uang masing-masing anggota ASEAN. Dengan demikian, transaksi tidak lagi harus melalui konversi ke mata uang pihak ketiga. 

“Ini potensinya cukup besar untuk mengurangi tekanan akibat fluktuasi nilai tukar,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.