Sebelumnya
Didik menuturkan, saat ini Malaysia menguasai lebih dari 13 persen pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan semikonduktor.
Dalam kondisi ini, Didik meminta pemerintah untuk segera mengantisipasi ganjalan dari Pemerintah Daerah, yang merusak iklim investasi.
“Pada sisi program di lapangan, mulai dulu dari pemerintah daerah yang ramah investasi,” saran Didik.
Didik meyakini Batam dapat menjadi hub data center utama kawasan, karena Singapura mulai membatasi pembangunan baru akibat keterbatasan lahan dan energi.
Baca juga : Prof Didik Soroti Penghentian Proyek Data Center, Singgung Semikonduktor
Posisi Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, juga menambah keunggulan.
Sejumlah investor teknologi global telah mengumumkan investasi besar di Indonesia. Salah satunya investasi 1,7 miliar dolar AS untuk perluasan infrastruktur cloud dan AI, sementara Amazon Web Services (AWS) berkomitmen sebesar 5 miliar dolar AS.
Firmus bahkan membangun kampus data center di Batam dengan target 170.000 akselerator AI.
Sementara itu, kapasitas data center nasional diproyeksikan melampaui 2.000 MW pada 2030, dengan permintaan tumbuh 16,8 persen per tahun berdasarkan proyeksi Bank Dunia.
KDM Stop Pembangunan Data Center AI
Baca juga : Pemerintah Siapkan Strategi Ekonomi 2027
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan pembangunan data center AI milik BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, karena proyek tersebut berjalan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Penghentian proyek berkapasitas daya listrik raksasa hingga 640 Megawatt (MW) di atas lahan seluas 8.000 meter persegi tersebut, ditegaskan KDM usai inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan, Senin (28/9/2026).
"PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya," kata Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, seperti dikutip ANTARA Jumat (2/10/2026).
Dedi menegaskan, ketiadaan dua dokumen krusial tersebut berpotensi memicu sengketa hukum dan dampak lingkungan serius. Terlebih, proyek yang mulai dibangun sejak 22 September 2026 itu memicu keresahan publik terkait potensi gangguan kebisingan serta ancaman krisis air bagi petani lokal.
Terkait konsumsi sumber daya, data teknis mencatat pusat data AI BDX diproyeksikan menyedot pasokan air hingga 384 liter per detik atau setara 33.000 meter kubik per hari saat beroperasi pada kapasitas penuh. Adapun pada tahap awal pembangunan, kebutuhan air tercatat mencapai 6.000 meter kubik per hari.
Menanggapi besarnya konsumsi air tersebut, Pemprov Jabar meminta konsultan proyek untuk membuka hasil kajian teknis secara transparan kepada publik serta berkoordinasi erat dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan PDAM Purwakarta guna menjamin pasokan air pertanian dan warga tidak terganggu.
Pemprov Jawa Barat memastikan tidak akan menghambat masuknya investasi infrastruktur digital skala besar, namun mewajibkan pihak konsultan dan manajemen BDX Data Centers menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan di Pemkab Purwakarta sesuai kaidah hukum sebelum mengoperasikan kembali kegiatan konstruksi.
Baca juga : Fondasi Ekonomi Menguat, Tiga Indikator Jadi Bukti
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.