RM.id Rakyat Merdeka - PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) menggandeng Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, untuk mengembangkan proyek percontohan ketahanan pangan dan energi melalui pemanfaatan lahan tidak produktif.
Kerja sama ini menjadi langkah awal pengembangan program kedaulatan pangan dan energi nasional di wilayah Papua. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PPM dan Pemkab Jayapura di Palma One, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Kerja sama ini dirancang melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas prakarsa badan usaha atau unsolicited. Program tersebut mengusung pendekatan terpadu, meliputi agroforestri, silvopastura, dan silvofishery untuk mengoptimalkan potensi lahan yang belum produktif.
CEO sekaligus Direktur Utama PPM, Mardianto mengatakan, keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan potensi daerah merupakan bentuk tanggung jawab untuk mendukung kemandirian pangan dan energi nasional.
Baca juga : Ade Suherman Dorong CSR Untuk Solusi Sampah Dan Ketahanan Pangan
“Kerja sama ini adalah kewajiban kita sebagai bagian dari bangsa. Kita harus bisa berperan aktif dan berkontribusi bersama-sama dalam membawa tujuan bangsa ini ke depan, khususnya kami yang bergerak di sektor pangan dan energi untuk mewujudkan kemandirian,” kata Mardianto, dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).
Menurutnya, percepatan pembangunan membutuhkan semangat gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, serta berbagai pemangku kepentingan.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari visi PPM untuk mengembangkan program kedaulatan pangan dan energi di seluruh Indonesia.
“Kita bergerak tanpa terkecuali di 38 provinsi, jadi bukan hanya khusus untuk Jayapura. Kita bergerak untuk skala Indonesia,” ujarnya.
Baca juga : Undana Perkuat Kemandirian Pakan dan Budidaya Ikan Karper di Desa Ekateta
Perwakilan PPM Regional Papua Raya, Imam Syafi’i menambahkan, Kabupaten Jayapura diproyeksikan menjadi proyek percontohan PPM di Papua. Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan lahan yang belum dimanfaatkan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Apalagi untuk tanah-tanah tandus yang sebelumnya tidak bisa diolah, kini bisa kita kelola bersama PT Palma,” ujar Imam.
Dalam skema KPBU tersebut, PPM menawarkan enam paket proyek terpadu. Pelaksanaannya akan dikembangkan berdasarkan hasil kajian lapangan dan kebutuhan daerah. Bupati Jayapura, Yunus Wonda menyambut positif kerja sama tersebut.
Ia berharap kesepakatan yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca juga : Komisi IV Minta Kementan Perkuat Irigasi Untuk Petani
“Harapannya sangat jelas, yaitu mendorong proses pembangunan di Kabupaten Jayapura agar dapat mewujudkan keadilan, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar Yunus.
Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU, tim teknis PPM dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan kajian bersama organisasi perangkat daerah terkait di Kabupaten Jayapura.
Kajian tersebut akan menjadi bagian dari proses pengembangan program, khususnya dalam mengoptimalkan lahan tidak produktif untuk mendukung ketahanan pangan dan energi serta meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal.
Melalui kerja sama ini, PPM dan Pemkab Jayapura diharapkan dapat membangun model pengembangan potensi daerah yang dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program serupa di wilayah Papua Raya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.