Sebelumnya
Ia berharap pertumbuhan ekonomi tahun ini tetap pada level positif, mendekati 2,3 persen. “Tentu harus dipersiapkan dalam mencegah resesi. Kami akan lihat lagi berbagai indikator. Setelah itu baru bisa melihat perkembangan pada kuartal II/2020,” imbuhnya.
Seperti diketahui, sejumlah ekonom telah memprediksi bila Indonesia bakal terkena resesi akibat belum terbebasnya dari pandemic Covid-19. Bank Dunia misalnya, memproyeksikan ekonomi kita tak akan tumbuh atau berada di 0 persen. Penyebabnya antara lain adanya pembatasan sosial. PSBB menyebabkan melemahnya konsumsi rumah tangga dan munculnya gelombang PHK. Sejumlah ekonom di Tanah Air juga memprediksi hal serupa. Indef misalnya, memperkirakan ekonomi tahun ini akan minus 2 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tak muluk-muluk pasang target. Kata dia, ekonomi bisa tumbuh 1 persen saja sudah bersyukur.
Baca juga : Demokrat DKI Sebar Ratusan Takjil dan Masker
Bukan Indonesia yang diprediksi kena resesi. Sejumlah negara maju seperti AS, China, Inggris, Jermas, Australia juga diprediksi kena resesi karena dampak pandemi virus corona. Di Asia Tenggara, Singapura dan Malaysia diprediksi sejumlah analis akan terkena resesi.
Direktur Garuda Berjangka, Ibrahim menyampaikan penguatan rupiah ini dikarenakan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dipengaruhi memburuknya hubungan AS dengan China. Dari sisi internal, penguatan rupiah didorong pelonggaran PSBB.
Kebijakan ini dianggap akan memutar kembali roda ekonomi yang sempat terhenti. Hanya saja, kata dia, pelonggaran ini perlu pengawalan dari pemerintah agar sesuai regulasi sehingga pelaksanaan kegiatan nantinya bena-rbenar menuju new normal.
Baca juga : Gawat, Ekonomi Kita Bisa Makin Berdarah
Sementara itu, beredar kabar bila terjadinya penguatan rupiah karena menggunakan dana haji yang tahun ini diputuskan batal. Namun, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membantah kabar tersebut. Anggito mencatat posisi dana haji per Mei 2020 mencapai Rp 135 triliun. Dari dana tersebut. Rp 132 triliun merupakan setoran awal dan nilai manfaat, lalu Rp 3,4 triliun berupa dana abadi umat (DAU).
Anggito mengatakan, untuk keberangkatan haji, BPKH seharusnya menyiapkan Rp 14,5 triliun kepada Kementerian Agama (Kemenag). Dari angka tersebut, Rp 8,5 triliunnya berupa valuta asing atau valas. Meski begitu, Anggito kembali menegaskan dana tersebut yang berbentuk valas bukanlah digunakan untuk penguatan rupiah.
“Dalam mengelola valas itu tentu kami berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Maka kalau dikatakan sebagai penguatan rupiah, itu adalah bagian dari operasi kami sebenarnya untuk mengadakan valas. Tapi kami tidak bertugas untuk melakukan penguatan rupiah,” paparnya. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.