Pemerintah Seimbangkan Kebijakan Tarik Gas Dan Rem

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koordina­tor Perekonomian mencatat, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) su­dah mencapai Rp 219,65 triliun hingga 11 Juni 2021. Capaian ini baru 31,4 persen dari pagu ang­garan Rp 699,43 triliun hingga akhir tahun ini.

Menteri Koordinator Per­ekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah akan terus memonitor sejumlah ken­dala dalam pemulihan ekonomi di tengah situasi yang sangat dinamis saat ini. Pemerintah juga akan tetap menyeimbangkan kebijakan ‘gas dan rem’ dengan program yang dilakukan.

“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul, sehingga diharapkan realisasi dapat terus diakselerasi sesuai dengan perkembangan situasi yang sangat dinamis,” ujar Air­langga, dalam Webinar Seri II : Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19, kemarin.

Baca juga : Anies Ancang-ancang Tarik Lagi Rem Darurat

Airlangga memaparkan, realisasi anggaran PEN sebesar Rp 219,65 triliun meliputi bidang kesehatan Rp 35,41 triliun, perlindungan sosial Rp 64,04 triliun, program prioritas Rp 37,1 triliun, dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi Rp 41,73 triliun, serta insentif usaha Rp 41,73 triliun.

“PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memi­liki multiplier effect,“ katanya.

Diterangkan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, realisasi bidang kesehatan Rp 35,41 trili­un terdiri atas Program diagnos­tic Rp 0,24 triliun, therapeutic Rp 15,89 triliun, vaksinasi Rp 8,42 triliun, penelitian dan ko­munikasi Rp 0,005 triliun

Baca juga : Pemerintah Disarankan Lakukan Penghematan

Selain itu, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Ben­cana) Rp 0,66 triliun, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Na­sional (JKN) Rp 0,26 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 3,09 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 6,83 triliun.

Kemudian, realisasi anggaran perlindungan sosial yang menca­pai Rp 64,04 triliun terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 13,96 triliun, Kartu Sembako Rp 17,3 triliun, Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 11,94 triliun, Kartu Pra Kerja Rp 9,85 triliun, diskon listrik Rp 4,74 triliun, BLT Desa Rp 3,91 triliun, serta subsidi kuota Rp 2,33 triliun.

Sementara, program prioritas dengan anggaran Rp 37,1 triliun meliputi padat karya Kemen­terian dan Lembaga (K/L) Rp 10,9 triliun, pariwisata Rp 1,27 triliun, ketahanan pangan Rp 11,3 triliun, ICT Rp 3,09 triliun, kawasan industri Rp 0,53 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun, program prioritas lain Rp 0,01 triliun.

Baca juga : Pemerintah Singapura Tarik 18 Hand Sanitizer

Untuk realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 41,73 triliun terdiri atas Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) Rp 11,76 triliun, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi Rp 1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit per­bankan Rp 28,95 triliun.

“KUR (Kredit Usaha Rakyat) sampai 14 Juni 2021 sudah mencapai Rp 111,9 triliun dan ini 44,26 persen dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun diberikan kepada 3,06 juta debitur,” ujarnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.