RM.id Rakyat Merdeka - Menteri LHK, Siti Nurbaya melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan para Pejabat Eselon I KLHK di Jakarta.
Dalam sambutannya, Menteri Nurbaya menyampaikan, bahwa DIPA 2023 dan perjanjian kinerja ini merupakan komitmen bersama untuk menggunakan APBN 2023 secara konsisten dan terukur.
"Saya optimis, kita mampu melanjutkan kinerja positif pembangunan LHK di tahun depan dengan pesan utama, yaitu produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia," ujar Nurbaya dikutip Selasa (27/12).
Nurbaya menjelaskan, bahwa alokasi APBN KLHK 2023 tidak sebesar di tahun ini. Hal ini menjadi tantangan bersama yang harus dijawab dengan inovasi dan kreativitas.
Karena itu, Siti menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, dengan berbekal pada modal sosial yang kuat, instrumen diplomasi, sistem jaringan kerja dan sebagainya.
"Kita tengah mendorong pemaknaan sebuah hasil kerja Kementerian, tidak hanya pada tingkat output, tetapi outcome dan impact atau kerja berdampak," tegasnya.
Baca juga : Menperin Targetkan Pertumbuhan Industri 2023 Capai 5,4 Persen
Menteri dari Partai NasDem ini mengajak jajarannya untuk terus mendorong pergerakan milestone dari langkah korektif perbaikan, menuju peningkatan produktivitas lingkungan dan hutan serta perlindungannya.
"Kita perlu menjaga momentum untuk terus tumbuh dan semakin tangguh, termasuk dalam tugas-tugas di KLHK," katanya.
Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, lanjut Nurbaya APBN 2023 akan difokuskan untuk mendukung enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
"Fokus pelaksanaan APBN tersebut perlu dijadikan dasar dalam pembangunan sektor LHK Tahun 2023, melalui langkah-langkah yang konsisten dan terukur," ujar Siti.
Presiden juga memberikan arahan dalam pelaksanaan APBN 2023 harus dapat dikendalikan secara detail setiap belanja yang ada, tidak terjebak pada rutinitas, dan sedapat mungkin tidak hanya bekerja secara sektoral.
Baca juga : Lantik Sayap Partai, Sukur Serukan TMP Banten Menangkan PDIP di 2024
K/L dan Pemda juga harus mendukung belanja produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM, dengan meningkatkan persentase tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pengadaan barang.
Pada kesempatan tersebut, Nurbaya juga menyampaikan sejumlah penghargaan yang diraih KLHK selama periode 2022 sebagai tanda dan apresiasi atas keseriusan, serta kerja sungguh-sungguh seluruh jajaran KLHK.
Pertama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, untuk laporan keuangan Kementerian. Kedua, penghargaan tertinggi Bhumandala Kanaka dari BIG untuk kategori tata kelola geospasial. Ketiga, peringkat pertama Indonesia SDG's Actions Awards kategori Kementerian/Lembaga. Keempat, penghargaan kepada penyidik perempuan KLHK pada Asia Environmental Enforcement Awards kategori Gender Leadership and Women’s Empowerment.
Kelima, penghargaan sebagai Badan Publik Informatif selama 4 tahun berturut-turut. Keenam, anugerah kearsipan dengan nilai sangat memuaskan dari Arsip Nasional RI. Ketujuh, penghargaan berbagai sistem informasi sebagai sistem inovasi KLHK seperti SIPUHH, SIMONTANA, dan Sipongi. Kedelapan, penghargaan atas penerapan kebijakan pengarusutamaan gender melalui alokasi atau penempatan ASN perempuan dalam Jabatan Tinggi Madya dan Pratama sebesar lebih dari 30%.
Reformasi Hukum
Selain itu, Menteri LHK memberikan sejumlah catatan khususnya pada aspek pengawasan dan reformasi hukum. Menurutnya, seluruh jajaran KLHK harus semakin bertekad untuk memperbaikinya.
Baca juga : Jelang Nataru, BRI Siapkan Uang Tunai Rp 25 Triliun
"Pada beberapa hal teknis kita sangat kuat. Tapi pada aspek administratif dan sistem penunjang harus terus diperkuat lagi," ungkapnya.
Kemudian, kinerja KLHK telah menunjukkan perbaikan kondisi lingkungan bagi pembangunan nasional. Kondisi lingkungan yang beragam dan kompleks ini, menuntun perbaikan kebijakan sesuai dengan kondisi tapak dan lansekap masing-masing wilayah.
"Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh jajaran KLHK, dan semua pihak yang telah mendukung keberhasilan, perbaikan tata kelola, kerja-kerja kehutanan dan lingkungan," pungkasnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.