Sebelumnya
Tantangan baru muncul dengan adanya mekanisme perdagangan karbon. Pelaksanaan perdagangan karbon yang tidak terkendali dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Tantangan lainnya termasuk over supply kredit karbon, risiko penghitungan ganda, kredit karbon fiktif, manipulasi pengukuran, dan penipuan pajak.
Dalam diskusi ini, Prof. Dr. Makarim Wibisono, ahli Diplomasi yang juga Penasehat Senior Menteri LHK, memberikan langkah-langkah yang tepat untuk pelaksanaan perdagangan karbon dan diplomasi.
Baca juga : KLHK-ITS Kuatkan Peran Generasi Muda Mitigasi Urban Heat Island
Bahwa tata kelola perdagangan karbon, berpedoman terhadap nilai-nailai Dasar Pancasila. Selanjutnya, bagaimana kerangka berfikir untuk melaksanakannya merupakan aktivitas kolektif antara Pemerintah bersama rakyat.
Oleh karena itu dalam diskusi ini generasi muda sebagai salah satu komponen rakyat memiliki peran penting. Tata kelola karbon memerlukan otoritas Pemerintah dalam menjaga kedaulatan Indonesia.
Baca juga : Gerindra Gagal Gandeng Airin, Deklarasi Andra Soni-Dimyati Dinilai Emosional
Dalam dinamika perdagangan bebas, Pemerintah Indonesia mengantisipasi munculnya para makelar kelas dunia melakukan perdagangan karbon tanpa otoritas dan laporan.
Salah satu keputusan penting dalam pertemuan subsidiary body yang ke 60 dari United Nations Framework Convention of the Climate Change, yakni “carbon trading with foreign partners requires authorization from the host country” dan diharapkan dapat diterima sebagai keputusan bersama.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.