Sebelumnya
Muhadjir memastikan akan ada penindakan hukum bagi yang melanggar atau mendapatkan sanksi.
Sementara, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji mengatakan, pembentukan Satgas bukanlah solusi dari masalah kecurangan di dunia pendidikan.
“Tahun lalu juga dibentuk Satgas, dampaknya apa? Nggak ada dampak apa-apa. Tahun ini kecurangan malah tambah marak,” kata Ubaid.
Baca juga : Mahasiswa Bakal Stres Mikirin Utang
Menurut pengamatannya, tahun lalu yang ditindak tegas hanya peserta didik, mereka langsung dicoret dan didiskualifikasi.
Sementara oknum sekolah, oknum dinas, oknum pejabat lainnya, masih gentayangan sampai sekarang.
“Lagi-lagi sanksi itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” kritiknya.
Baca juga : Duh, 3.351 Mahasiswa Terancam Putus Kuliah
Ubaid menilai, Satgas tidak akan bisa menghalau kecurangan. Sebab, oknum yang melakukan kecurangan itu tidak hanya dari luar, tapi juga terindikasi kuat ada di dalam sistem dan juga dalam ekosistem pendidikan.
Hal ini terjadi karena sistem PPDB masih belum berkeadilan. Yang ada malah melukai dan mendiskriminasi peserta didik.
“Banyak yang merasa, dengan sistem sekarang, haknya untuk mendapatkan pendidikan bukan dipenuhi Pemerintah tapi mereka diamputasi atas nama zonasi, prestasi, afirmasi dan akal-akalan jalur lainnya,” tandasnya.
Baca juga : Jerman Vs Spanyol, Adu Gengsi Demi Posisi
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Jumat, 5 Juli 2024 dengan judul Cegah Kecurangan, Wapres Dukung Rencana Dibentuknya Satgas PPDB
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.