RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memberikan kabar gembira terkait BBM subsidi. Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi. Joss!
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada (pembatasan), belum ada pemikiran ke sana,” kata Jokowi, saat ditanya soal isu pembelian BBM subsidi akan dibatasi 17 Agustus nanti, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Hal yang sama dipastikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat bersama tiga menteri membahas soal BBM subsidi, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Rapat juga dihadiri Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).
Baca juga : Resmi Mundur Sebagai Wali Kota Solo, Gibran Fokus Ke RI-2
Usai rapat, para menteri keluar satu-satu. Tidak barengan. Menteri yang pertama keluar adalah Trenggono. Trenggono menjelaskan agenda rapat, salah satunya soal BBM bersubsidi bagi nelayan.
“Nggak ada yang berubah (untuk nelayan),” ungkap Trenggono.
Ia menyebut, pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan mulai 17 Agustus 2024.
Setelah Trenggono, Teten keluar, disusul Arifin. Keduanya tidak bicara banyak ke media. “Nanti tanya sama Menko. Bahasannya ya sudah dibahas, tinggal tanya ke Menko,” pinta Arifin.
Giliran Airlangga yang bicara. Airlangga memastikan, tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Baca juga : Wapres Minta Zakat Dikelola Profesional
Airlangga meminta, para pemangku kebijakan untuk melakukan edukasi agar program yang akan dilakukan tepat sasaran. “Saya minta untuk sosialisasi dulu, agar tepat sasaran,” imbuhnya.
Apa kata pengamat soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menjelaskan, wacana untuk mengontrol BBM bersubsidi sebenarnya sudah lama. Namun, implementasinya yang memang sulit diterapkan.
Sekalipun ada pembatasan, kata dia, Pemerintah harus menyiapkan sistem dengan matang. Jangan sampai ada masalah ketika diimplementasikan. Misalnya, menyeleksi kendaraan di SPBU.
“Tidak perlu buru-buru sebetulnya. Harus dihitung dulu bagaimana potensi dampaknya,” pungkas Faisal.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi tidak akan efektif. Justru akan menimbulkan kegaduhan dan penyalahgunaan.
Baca juga : PKB Tak Lupakan Nahdliyin
Menurut Piter, paling tepat yang dilakukan adalah tidak ada subsidi harga. Mengingat, sulit untuk menghindari ke tidaktepatan sasaran.
“Tapi menghentikan subsidi BBM dalam janga pendek ini sangat tidak mungkin. Pilihan paling logis, Pemerintah tidak mengubah kebijakan terkait subsidi,” ulas Piter.
Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, pembatasan pembelian BBM subsidi karena proyeksi defisit APBN 2024 lebih besar dari target pemerintah.
Omongan Luhut bikin heboh karena menimbulkan keresahan di masyarakat. Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta, agar Luhut menarik pernyataannya itu untuk meredam keresahan yang terjadi di masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.