2027, Jakarta Dipatok Bebas Wilayah Kumuh

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mematok Jakarta bebas wilayah kumuh pada 2027. Mereka menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembangkan hunian vertikal untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 450 Rukun Warga (RW) kumuh atau 16,39 persen dari total 2.744 RW di Jakarta pada 2023.

“Saya berharap seiring dengan DKI menjadi DKJ (Daerah Khu­sus Jakarta), Pemerintah Provin­si bekerja keras menuntaskan penataan RW kumuh dalam tiga tahun mendatang 2027),” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta ini meminta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuki­man (PRKP) DKI Jakarta ber­sama BPS DKI Jakarta segera kebut penataan permukiman.

“Sebetulnya tinggal pendataan yang benar, lalu dilakukan taha­pan penataan,” ujarnya.

Baca juga : The Gunners Pede Abis

Khoirudin mengaku prihatin dengan masih banyaknya RW kumuh yang berdekatan dengan gedung-gedung mewah. Seperti di kolong tol sekitar Tanah Tinggi dan Johar Baru, Jakarta Pusat.

“Kita malu melihat itu, karena kontras sekali,” ucap dia.

Menurut dia, salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov DKI, yakni membangun hunian vertikal atau rumah susun (Ru­sun), khusus masyarakat menengah ke bawah, untuk meng­hilangkan pemukiman kumuh.

Pemprov DKI Jakarta meng­klaim telah mengurangi 220 RW kumuh pada 2023, melalui program Rencana Aksi Komu­nitas (Community Action Plan/CAP) dan program Implemen­tasi Kebersamaan masyarakat Dalam Menata Lingkungan (Collaborative Implementation Program/CIP).

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengungkap, sejak 2018 hingga 2023 luasan RW kumuh mengalami pengurangan.

Baca juga : Revisi UU TNI, DPR Tolak Ide Prajurit Boleh Berbisnis

“Dari 16,45 persen turun men­jadi 9,22 persen,” kata Affan.

Bahkan, kata dia, capaian penataan permukiman kumuh melebihi target. Yakni, dari tar­get 200 RW, terealisasi 220 RW. Namun diakui dia, sukses atau tidaknya suatu program akan ditentukan melalui hasil evaluasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Diungkap Affan, pada akhir 2022, Badan Perencanaan Pem­bangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta melakukan uji petik terhadap program CIP di Jakarta Timur. Dari 21 RW yang diambil sampel, 4 RW tak mengalami perubahan. Namun 17 RW lainnya mengalami pe­rubahan status kekumuhan usai program CIP diterapkan.

Dalam Rencana Kerja 2024, Dinas PRKP DKI Jakarta me­nyebut salah satu program ung­gulan, yakni Peningkatan Prasa­rana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berkriteria sangat baik.

“Jumlah kawasan/fasilitas permukiman yang ditata me­miliki realisasi sebesar 146 persen,” tulis Rencana Kerja 2024 Dinas PRKP DKI Jakarta.

Baca juga : Ironis, Masyarakat Cuek Sama Korupsi

Realisasinya, dari target 54 RW, terealisasi 79 RW kumuh yang berhasil ditata. Puluhan RW kumuh tersebut tersebar di lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten. Rinciannya, Jakarta Pusat sebanyak 23 RW, Jakarta Utara sebanyak 4 RW, Jakarta Barat sebanyak 22 RW, Jakarta Selatan sebanyak 14 RW, Jakarta Timur sebanyak 10 RW dan Kepulauan Seribu sebanyak 6 RW.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu, 17 Juli 2024 dengan judul Saat Ini Masih Ada 450 Area, 2027, Jakarta Dipatok Bebas Wilayah Kumuh

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.