RM.id Rakyat Merdeka - Kebijakan Satu Peta (KSP) Geospasial yang baru diluncurkan tengah disempurnakan oleh Pemerintah.
KSP Geospasial diyakini bakal melahirkan banyak manfaat, mulai dari bidang agraria hingga menjadi magnet investor.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) optimistis pada era Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, KSP bakal makin mantap.
Dirjen Survei & Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan, anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk KSP Geospasial sangat besar, mencapai triliunan rupiah.
Namun, hal itu sepadan dengan manfaatnya yang diyakini sangat banyak. Bisa menghemat anggaran Pemerintah selama beberapa tahun.
“Kebijakan ini (KSP) membuat kedepan tidak ada lagi kebijakan integrasi antar Kementerian karena ongkos akan diminimalisir kedepannya,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka di sela-sela acara Forum Merdeka Barat9 (FMB9) bertajuk, Satu Peta, Satu Data Untuk Satu Indonesia, di Jakarta, Senin (5/8/2024).
Dijelaskan, KSP ini mengarahkan agar dalam penyusunan informasi geospasial dibuat fleksibel.
Pemanfaatannya harus memenuhi empat hal. Yakni, satu referensi, satu standar, satu database, dan satu geoportal. Seluruh kementerian lembaga akan merasakan manfaatnya.
Baca juga : Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie: Munas Golkar Sesuai Jadwal
Di Kementerian ATR/BPN, pemanfaatannya dirasakan di banyak hal yang berkaitan reforma agraria. Antara lain, untuk sertifikat gratis dan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
KSP ini akan memastikan sertifikat yang dikeluarkan sehingga bisa mencegah tumpang tindih dengan kawasan hutan, lahan sawah dilindungi dan lain sebagainya.
KSP Geospasial ini banyak digunakan dalam kegiatan keseharian Pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Masyarakat juga bisa lihat data-data kami di situs BHUMI.atrbpn.go.id di sana masyarakat bisa bisa melihat apakah bidang tanahnya sudah terpetakan,” tuturnya.
Saat ini Pemerintah tengah mengelola 115 juta bidang tanah. Adanya transformasi digital mendorong agar progress ini bisa lebih cepat dikerjakan. Ia mengajak masyarakat melakukan input jika tanahnya belum terdaftar.
“Misalnya, saya punya sertifikat nih, tapi kok belum ada di peta BHUMI.atrbpn.go.id kalo begitu langsung lakukan input data,” katanya.
Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengakui, nominal anggaran untuk menciptakan inovasi dan penyempurnaan KSP memang sangat besar.
Meski pihaknya yang meluncurkan kebijakan ini namun ia tak hafal angka pastinya.
Baca juga : Penuhi Kebutuhan Sektor Kelistrikan, PLN EPI Kembangkan Energi Bersih
“Saya nggak hafal kalau total anggarannya. Saya yakin besar setiap Kementerian itu berbeda anggarannya. Misalnya untuk peta BHUMI saja dibutuhkan Rp 4 triliun. Tapi setiap KL-nya saya juga nggak hafal,” tuturnya kepada Rakyat Merdeka.
Wahyu yakin, di era Pemerintahan Prabowo Subianto nanti, KSP Geospasial akan lebih disempurnakan dengan anggaran yang tepat. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Saya lihat komitmen dari Pak Prabowo ini harus dilanjutkan ya karena kita jangan lihat besarnya ya tapi impact-nya dari dana ini apa saja,” ungkapnya.
Wahyu kembali menegaskan, meski anggaran besar ia berharap publik melihat sisi manfaat dari kebutuhannya.
KSP Geospasial akan menarik minat asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Kita lihat nantinya ini meningkatkan investasi kita. Lalu menyelesaikan permasalahan dalam tumpang tindih sehingga tidak perlu membuang uang banyak dalam rangka untuk koordinasi dan seterusnya,” katanya.
Pakar Geografi Danang Sri Hadmoko mengatakan, menilai di bawah koordinasi Menko Perekonomian, penyempurnaan KSP Geospasial akan optimal. Kebijakan tersebut memang sangat dibutuhkan Indonesia.
“Negara kita kan luas tapi satu peta ini belum maksimal mungkin negara lain capaian mereka semuanya 100 persen,” tutur Danang.
Baca juga : Liga 1, Persija Jakarta Rekrut Bek Anyar Asal Brasil
Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ini menerangkan, kondisi geografis yang besar ini seharusnya KSP sudah sejak lama berproses. Ia memandang kebijakan ini masih harus berproses secara bertahap.
“Ini sudah mendesak dan prioritas karena peta informasi geospasial itu adalah informasi dasar yang harus dimiliki oleh suatu negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Pemerintah,” tuturnya.
Sebelumnya, pada peluncuran KSP Geospasial beberapa waktu lalu Prabowo Subianto meyakini, KSP Geospasial akan memberi dampak besar di banyak bidang. Termasuk bagi ekonomi Indonesia.
“Kita harus berani. Saya optimis ekonomi kita bakal meningkat,” cetus Prabowo.
KSP juga berperan penting dalam menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel. Standar tersebut akan mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
“Capaian kebijakan satu peta sampai bulan Juli saya dengar sudah diselesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 provinsi,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.