RM.id Rakyat Merdeka - Senin pagi, konferensi perubahan iklim dunia resmi dibuka. Forum The UN Climate Change Conference (COP25) ini dibuka, mulai tanggal 2-13 Desember 2019 di Gedung Ifema Madrid, Spanyol.
Sejumlah delegasi negara dan NGO dunia akan hadir. Hal itu disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, sebagai delegasi RI di COP25.
Baca juga : Hadiri COP25, KLHK Pertegas Komitmen Perubahan Iklim
Dalam forum tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan yang dipimpin Alue menyiapkan 40 negosiator, sebagai delegasi Indonesia untuk memperjuangkan sejumlah perjanjian terkait perubahan iklim dunia.
Putra daerah asal Dayak ini mengungkapkan, para negoisator yang datang sebagian besar dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim LHK (Dirjen PPI), Kemenkeu, Kemenko, Kemen PPA, Menko Maritim dan investasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kemnaker.
“Para negosiator tidak terlibat di pengelolan Paviliun Indonesia,” kata Alue saat meninjau lokasi Paviliun Indonesia di Ifema, Madrid, Spanyol, Minggu (1/12) sore,waktu setempat.
Baca juga : Tak Sopan Pada Petugas Bandara Changi, Turis Prancis Dibui
Dalam kunjungannya, Alue didampingi oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Ikilm (PPI) Ruandha Agung Sugardiman dan Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Agus Justianto, yang juga Ketua Paviliun Indonesia dan sejumlah pejabat KBRI Madrid.
Alue menjelaskan, untuk negoisator terbagi dalam 13 tematik. Dalam negoisasi itu, kata Alue ada masalah yang paling krusial. Yaitu tentang artikel 6 yang berkaitan dengan pasar dan nonpasar.
“Artikel 6 itu adalah salah satu perjanjian Paris, yang bertujuan untuk mempromosikan pendekatan terpadu, holistik dan seimbang yang akan membantu pemerintah dalam mengimplementasikan Nationally Determined Contribution (NDC) melalui kerja sama internasional sukarela,” terangnya.
Baca juga : Haluan Negara Dibutuhkan Agar Tak Terjadi Inkonsistensi Pembangunan Jangka Panjang
Karena itu, Alue berharap mekanisme kerja sama nanti dapat dirancang dengan baik, sehingga memudahkan Indonesia untuk mencapai target dalam pengurangan dan meningkatkan ambisi.
“Secara khusus, artikel ini dapat membentuk landasan kebijakan untuk sistem perdagangan emisi, yang dapat membantu mengarah pada harga global untuk karbon,”ujarnya.
Alue menyebut, bahwa mekanisme pasar dalam artikel 6 ini yang paling alot dinegoisasikan setiap tahunnya. Ada negara yang tidak sepakat ada juga tidak. “Kita berharap di forum COP25, semua yang diusulkan delegasi Indonesia dapat diterima dan menghasilkan yang positif dalam mekanisme pasar dunia," tandasnya. [FIK]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.