RM.id Rakyat Merdeka - Taruna Ikrar langsung tancap gas setelah dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 19 Agustus 2024. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ini mengaku mendapat sejumlah tugas dari Presiden. Salah satunya adalah menurunkan harga obat, isu yang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan ini. Selain itu, Taruna Ikrar pun kerja 24 jam, untuk menaikkan reputasi BPOM agar bisa setingkat negara-negara maju.
Ia telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mencapai target tersebut. Mulai dari restrukturisasi hingga reformasi regulasi. Khusus untuk menurunkan harga obat, Ikrar telah memanggil para pengusaha farmasi menandatangani komitmen mendukung penurunan harga obat.
“Otoritas harga obat bukan di BPOM. Tapi, BPOM bisa berkontribusi untuk membantu menurunkan harga obat. Karena mempunyai otoritas pada izin edar, labeling. Dan itu bisa membantu harga obat bisa turun,” kata Taruna Ikrar dalam wawancara khusus dengan Rakyat Merdeka, di kantornya, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Dari Rakyat Merdeka hadir CEO Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara, Direktur Pemberitaan Ratna Susilowati, Pemimpin Redaksi RM Digital Firsty Hestyarini, Reporter Bambang Trismawan serta fotografer Khairizal Anwar. Berikut petikan wawancara selengkapnya:
Baca juga : Hilirisasi Sawit Untuk Kita Berjaya Di Dunia
Apa prioritas utama Anda setelah dilantik sebagai Kepala BPOM?
Dilantik tanggal 19 Agustus 2024, sekarang hari ke-49. Setelah pelantikan, kami langsung bekerja. Tancap gas. Amanah ini adalah tugas negara yang berat, karena otoritas negara untuk obat dan makanan, ditugaskan ke pundak kami. Kami bertanggung jawab menjamin keamanan, khasiat, serta kualitas dari semua produk-produk yang mendapat izin edar dari BPOM. Ada hajat hidup 282,4 juta penduduk Indonesia yang bergantung pada produk-produk itu. Kami bekerja maksimal. Kerja 24 jam. Artinya otoritas Kepala BPOM bisa mengambil keputusan saat malam atau siang.
Bagaimana arahan khusus dari Presiden terkait penugasan sebagai Kepala BPOM?
Presiden memberikan arahan dalam lima hal penting. Pertama, persoalan yang paling nyata di masyarakat yaitu tentang harga obat. Walaupun harga obat itu bukan otoritas BPOM, tapi BPOM bisa berkontribusi untuk membantu menurunkan harga obat, melalui otoritas izin edar dan labeling, sehingga proses ini dapat dipercepat dan harga obat dapat menurun.
Baca juga : Makan Bergizi Gratis Disiapkan Rp 71 Triliun
Kedua, Presiden menekankan pentingnya obat-obat inovatif. Ini merujuk pada obat baru. Selama ini, pasar obat didominasi produk impor, dan kita hampir tidak memproduksi obat baru di dalam negeri.
Ketiga, Presiden sangat menggarisbawahi proses perizinan obat. Khususnya obat impor yang membutuhkan waktu cukup lama mendapat izin edar. Bahkan sampai bertahun-tahun.
Keempat, Presiden mengharapkan adanya inovasi standar dan reformasi di Badan POM. Misalnya, inovasi produk pangan. Contoh daging, diproduksi dari pengembangan sel. Dan pangan dari rekayasa genetik. Kita perlu mereformasi peraturan yang ada, mengingat regulasi terkait itu belum sepenuhnya ada. Reformasi regulasi bertujuan memastikan bahwa keamanan, khasiat, dan kualitas produk tetap terjaga.
Kelima, Presiden melihat BPOM sebagai lembaga negara yang, berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017, telah diberikan otoritas yang cukup. Hal ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan No 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024, yang memberikan posisi istimewa dalam pengawasan obat dan makanan.
Baca juga : Wali Kota Depok Idris Dilaporkan Ke Bawaslu
Namun, pertanyaannya, mengapa reputasi BPOM masih dipandang sebelah mata. Padahal, kita adalah negara besar. Presiden menyinggung, kita pernah menjadi Ketua G20. Kita menjadi komandan negara-negara besar. Maka, saya mengartikan bahwa Presiden menginstruksikan BPOM untuk membangun reputasi global. Inilah lima hal yang kami rumuskan sebagai dasar kebijakan.
Langkah apa saja yang dijalankan untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut?
Pertama, saya menganalisis peta BPOM, termasuk struktur dan personilnya, dari Sabang hingga Merauke. BPOM memiliki 5.300 pegawai. Tahun ini, kami menerima tambahan 1.294 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), sehingga total personil kami menjadi 6.594.
Kami memiliki 76 Unit Pelaksana Teknis dan 46 laboratorium besar yang cukup canggih. Sumber daya manusia kami terdiri dari 70 persen sarjana. Lulusan S1 plus karena termasuk apoteker, dokter, dokter hewan, dan berbagai keahlian lainnya. Sekitar 10 persen pegawai kami memiliki gelar diploma, dan hanya sekitar 4 persen lulusan SMA. Ini menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kapasitas dan kredibilitas yang unggul, serta fasilitas, lembaga, dan struktur yang memadai.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.