RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berpesan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan dua infrastruktur penting. Yakni, infrastruktur konektivitas dan infrastruktur air
Kedua infrastruktur ini dinilai vital untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. “Karena air dan konektivitas itu syarat untuk menuju kemakmuran masyarakat kita,” ujarnya dikutip dalam keterangan pers, di Yogyakarta, Minggu (13/10/2024).
Sebagai menteri yang selama 10 tahun dipercaya mengorkestrasi pembangunan infrastruktur, Basuki memahami kebutuhan infrastruktur di tengah masyarakat. Infrastruktur air penting untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Sedangkan, konektivitas berperan guna mendorong kemudahan akses bagi masyarakat dalam beraktivitas.
Peraih gelar master dan doktor dari Universitas Colorado ini menjelaskan, saat ini dari 61 bendungan, sudah 53 yang diresmikan. Sisanya, tahun ini dan tahun depan akan diselesaikan.
“Walaupun sudah membangun 61, kelihatannya banyak itu, kita masih perlu banyak lagi. Air, jadi orang kalau mau hidup baik itu harus kecukupan air,” ingatnya.
Baca juga : Anies & Ganjar Siap Hadir
Selain itu, infrastruktur konektivitas harus diselesaikan. Pembangunan konektivitas seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) diharapkan bisa tuntas dalam lima tahun ke depan.
Begitu juga dengan Tol Trans Jawa, Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) harus diselesaikan.
Termasuk, infrastruktur konektivitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Sulawesi.
“Jadi, sekarang pun dari 6.000 km jalan nasional yang sudah kita bangun, itu masih terus akan dibangun untuk konektivitas,” ucapnya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan dalam keberhasilan berbagai pelaksanaan program untuk mendukung kemakmuran masyarakat.
Baca juga : Selalu Jadi Kontroversi Sirekap Tetap Digunakan
Dijelaskannya, infrastruktur memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi dan kedua, sebagai pemenuhan layanan dasar.
Sebelumnya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono mengungkapkan, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait pembangunan infrastruktur untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
“Indonesia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa masih menghadapi tantangan akses air minum perpipaan,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2045. Capaian rumah tangga dengan akses air minum perpipaan masih stagnan di angka 19,76 persen, cukup rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.
Sementara pada sektor sanitasi, Indonesia baru mencapai 12 persen akses sanitasi aman dari target 30 persen pada 2024.
Baca juga : Kemenaker Imbau Pelamar Cek Legalitas Perusahaan
Untuk mencapainya dibutuhkan investasi hingga Rp 140,9 triliun dengan proporsi APBN sebesar Rp 73,5 triliun (52 persen).
Terpisah, Guru Besar Fakultas Teknik UNDIP Prof. Syafrudin menekankan, strategi pengelolaan air harus mencakup ketahanan pangan, ketahanan air, dan pengendalian bencana. Kebijakan terkait infrastruktur air harus lebih kuat. Hal tersebut telah diatur dalam Perpres 37/2023 tentang kebijakan nasional sumber daya air.
Sedangkan untuk mengatasi krisis air di Indonesia, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.