RM.id Rakyat Merdeka - Bisnis manufaktur di dalam negeri selama beberapa bulan ini, sedang goyang. Salah satu pemicunya adalah turunnya daya beli masyarakat. Agar bisnis di sektor manufaktur bangkit lagi, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sedang berusaha pulihkan daya beli rakyat.
Lesunya bisnis manufaktur tercermin dari Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang terkontraksi empat bulan berturut-turut. Laporan S&P Global mencatat, PMI Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Oktober 2024 atau sama dengan bulan sebelumnya.
Airlangga mengatakan, fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Menurutnya, mayoritas negara mengalami hal serupa. Di ASEAN, bisnis manufaktur juga lesu dan membuat banyak usaha gulung tikar.
“Hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam,” ujar Airlangga, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).
Baca juga : Terima RK Di Solo, Jokowi Dikasih Oleh-oleh Khas Bogor
Ia mengakui, kontraksi di sektor manufaktur selama empat bulan berturut-turut karena pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi ini diharapkan bisa segera pulih.
“Kalau bagi kami di Indonesia, kami melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen juga. Nah tentu kita berharap ini bisa recover,” ucap mantan ketua umum Golkar ini.
Agar kondisi ini tidak berlangsung lama, Airlangga sedang berupaya memulihkan daya beli masyarakat. Pihaknya akan mengutamakan desain kebijakan ekonomi jangka menengah-panjang dalam 100 hari pertama.
Ditegaskan Airlangga, menjaga daya beli masyarakat akan menjadi salah satu prioritasnya. “Yang paling penting, kita mendorong agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga,” katanya, usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Baca juga : Menteri Ara Gercep
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut kontraksi manufaktur dalam 4 bulan terakhir menjadi bukti konkret bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 terkait relaksasi impor membebani industri dalam negeri.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, kontraksi di sektor manufaktur tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kata dia, selama tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan untuk mendukung industri manufaktur, termasuk dalam melindungi pasar, maka kontraksi akan terus terjadi.
“Jadi, kami mempertanyakan pernyataan Menteri Perdagangan bahwa Permendag No. 8/2024 bertujuan melindungi industri dalam negeri, terutama industri tekstil. Fakta yang terjadi justru sebaliknya,” kata Febri dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).
Kata dia, Kemenperin telah mengusulkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024 yang selama ini menjadi penyebab pasar domestik Indonesia dibanjiri oleh produk jadi impor. Mengingat, Permendag No. 8/2024 menghilangkan aturan penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kemenperin. Akibatnya, semua Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), terutama produk jadi, dibukakan pintu impor seluas-luasnya oleh kebijakan tersebut.
Baca juga : Efektifkan Kepemimpinan, Gerindra Soroti Pilkades
Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith menjelaskan kenapa bisnis manufaktur lesu. Menurutnya, kondisi ini dikarenakan aktivitas pasar yang belum bergairah karena ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak.
Kondisi pasar yang lesu membuat penumpukan pekerjaan baru turun karena perusahaan mampu menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan stok barang jadi meningkat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.