Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terus berupaya meningkatkan peranan partai politik di kontestasi pesta demokrasi di Indonesia. Termasuk, mempelajari usulan pencalonan Pemilihan Kepala Derah (Pilkades) melalui partai politik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, jika peran parpol dalam kontestasi ada di tingkat desa, maka, tercipta efektifitas kepemimpinan desa, hingga nasional.
“Nanti kita pelajari, ada beberapa pemikiran tentang bagaimana pengembangan demokrasi sebagai sebuah cara untuk mengefektifkan kepemimpinan dari mulai tingkat nasional sampai tingkat desa,” kata Muzani, di Jakarta, kemarin.
Baca juga : Kaum Perempuan Harus Berani Lapor
Ketua MPR ini menilai, pelaksanaan pemilihan kepala desa tanpa parpol sudah berjalan baik. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.
"Ya sejauh ini kan sudah bagus ya kepala desa diajukan masyarakat tanpa partai politik, tapi kalau ada kehendak dan keinginan itu kita pelajari," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia memunculkan wacana agar pencalonan pemilihan kepala desa (Pilkades) memakai partai politik. Sebab, dalam pengamatannya, kompetisi Pilkades justru lebih kejam, bahkan brutal.
Baca juga : KPU Ingatkan Masyarakat Cermat Baca Hasil Survei
"Pemilihan ini bukan hanya Pilpres, bukan anggota DPR doangdan kepala daerah, tapi kepala desa. Yang itu lebih dinamis, atau kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal Pak," kata Doli dalam rapat Baleg DPR, Jakarta.
Doli mencatat, persaingan di Pilkades sangat tinggi, bahkan menimbulkan korban jiwa lebih banyak dibandingkan kontestasi Pileg dan Pilpres. Sontak, pentingbaginya membuat regulasi yang lebih ketat lagi.
"Menurut saya ini juga harus masuk dalam pengaturan yang lebih detail, kemarin kita bicara tentang penyelenggara Pemilu kalau serentak nggak ada kerjanya lima tahun," katanya.
Baca juga : DPR Bakal Lakukan Kajian
Anggota Komisi II DPR ini juga meminta semua parpol lebih berani memasukkan usulan tersebut dalam RUU Parpol. Menurutnya, saat ini Pilkades seolah-olah tidak politik, tidak ada keterlibatan Parpol. Padahal, pencalonan pakai partai, cuma beda nama saja.
“Ada partai nangka, partai pepaya, partai kambing. Tetap pakai partai juga, pertanyaannya kenapa nggak sekaligus aja partai, ngapain pakai partai kambing, partai ini, ya partai yang udah ada aja,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya