RM.id Rakyat Merdeka - Dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Badan Strategi Kebijakan Hukum mengadakan Advokasi Kebijakan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong perubahan positif di berbagai sektor.
Program ini dilandasi oleh kajian mendalam, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady menjelaskan, kebijakan yang efektif harus didasarkan pada bukti.
Baca juga : Hadirkan Internet Terbaik, Telkom Jalin Kemitraan dengan MyRepublic
“Melalui advokasi ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum harus berdasarkan bukti dan fakta di lapangan, BSK harus menjadi kritis dan UKE 1 harus siap kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya,” ujar Andry, Kamis (19/12/2024).
Dia juga menyampaikan, kehadiran BSK Hukum dan HAM untuk menemukan common ground bagi berbagai aktor dan pemangku kepentingan untuk berinteraksi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Hal tersebut dapat melalui proses pencarian data, konsultasi kebijakan, dan advokasi kebijakan.
“Harapannya dengan kegiatan advokasi ini, kita bisa benar-benar menemukan common ground bagi seluruh stakeholder terkait, dengan tujuan agar Kualitas Kebijakan pada Kementerian Hukum meningkat dan kebijakan yang dihasilkan pun tepat guna dan tepat sasaran,” jelas Andry.
Baca juga : Bertemu Kadin Provinsi, Bamsoet Dorong Kekuatan Ekonomi Sejajar Kekuatan Politik
Selain itu dengan berlandaskan dengan argument pembentukan kebijakan kepada data dan bukti, Kementerian Hukum dapat mengurangi resistensi terhadap kebijakan yang akan dibentuk maupun yang akan diubah.
Karena dengan data dan bukti yang relevan dan lengkap, hal tersebut dapat meminimalisir dan miskonsepsi dan mispresepsi terhadap kebijakan yang didorong oleh Kementerian Hukum.
Sebagai informasi, BSK Hukum merupakan salah satu Unit Utama yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum.
BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.
Baca juga : PKB Dorong PMI Bebas Kepentingan Politik Praktis
Pada kegiatan ini juga dihadirkan dua narasumber untuk penguatan analisis kebijakan.
Keduanya yaitu, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Widhi Novianto, dan Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Muhamad Imam Alfie Syarien.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.