Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Capai Net Zero Emission, Pemerintah Dorong Penguatan Keamanan Kendaraan Listrik
Selasa, 12 November 2024 20:34 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia terus memperkuat aspek keamanan kendaraan listrik (EV) sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air.
Langkah ini sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dari sektor transportasi guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Harris Yahya, menjelaskan bahwa Pemerintah, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), telah menerbitkan 38 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kendaraan listrik.
Standar ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan penggunaan EV di Indonesia.
”Aspek safety menjadi sangat penting karena satu kali kejadian bisa membuat impact yang sangat besar terhadap industri kendaraan listrik di Indonesia. Sudah ada standar yang sudah ditetapkan dan kita juga masih mengharapkan ada penyempurnaan-penyempurnaan standar yang lain, dan yang paling penting itu bisa dilaksanakan secara tegas,” kata Harris dalam seminar Memperkuat Keamanan Kendaraan EV yang dihelat oleh Warta Ekonomi, di Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Selain mengurangi emisi karbon, Harris juga menambahkan bahwa penggunaan kendaraan listrik secara luas dapat meningkatkan efisiensi energi.
Baca juga : Mahfud MD: Keliru Kita Kritik, Benar Kita Puji
Hal ini secara langsung akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM), yang selama ini menjadi beban bagi Neraca Pembayaran Indonesia.
Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PT PLN, Ririn Rachmawardini, menegaskan bahwa PLN berkomitmen untuk terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik di seluruh Indonesia.
Hingga Oktober 2024, PLN telah menyiapkan 2.151 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) roda empat dan 9.956 SPKLU roda dua di 1.503 lokasi.
”Ekosistem ini ini terus kami kembangkan, bagaimana kami bisa me-reach atau bisa menggapai pelanggan ini untuk terus menikmati kemudahan-kemudahan," ujar Ririn.
PLN juga menggandeng mitra dari BUMN maupun swasta untuk meningkatkan ketersediaan charging station.
Selain itu, PLN telah melengkapi setiap charging stationc dengan APAR Lithium Fire Killer dan memastikan kepatuhan terhadap sistem manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
Baca juga : Dukung Pemerintah, Paloh Tetap Gunakan Kewarasan
”Harapannya di Indonesia ini tidak ada kekhawatiran terkait mobil listrik ini. Dari sisi infrastrukturnya, kami sedang siapkan kelengkapannya," ujar Ririn.
”Petugas juga standby, dan sekarang ada di PLN Mobile itu ada semacam yang menghubungkan dengan agent. Jadi 24 jam apabila memang ada terkendala di SPKU, bisa mengontak dan nanti petugas Haleyora akan datang,” tambah Ririn.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), Rian Ernest, menegaskan pentingnya menjaga aspek keselamatan dalam setiap kendaraan listrik yang diproduksi.
Menurutnya, keselamatan adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam upaya meningkatkan kendaran listrik di tanah air.
”Semuanya sepakat kita harus menciptakan produk yang memberikan keselamatan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat juga makin yakin, makin percaya pindah dari kendaraan BBM ke kendaraan EV,” ujar Rian.
Sementara itu, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance), Ristiawan Suherman, menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung pembiayaan kendaraan listrik.
Baca juga : Gandeng PT Vale, Pertamina Patra Niaga Dorong Penggunaan HVO Di Sektor Tambang
Hingga Oktober 2024, CIMB Niaga Finance telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.399 unit kendaraan listrik.
Ristiawan menyebut bahwa insentif pemerintah, seperti PPN 1 persen dan berbagai keringanan lainnya, telah membantu meningkatkan minat masyarakat dalam mengajukan pembiayaan kendaraan listrik.
”Perusahaan pembiayaan juga merasa terbantu dengan PPN insentif cuman 1 persen karena diskon 10 persen, ada untuk bus juga. Lalu relaksasi balik nama, lalu tidak ada ganjil genap itu cukup lumayan membantu menarik minat nasabah untuk khususnya mengajukan pembiayaan di perusahaan pembiayaan,” pungkas Ristiawan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya