RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berkomitmen menerapkan sistem meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah itu diharapkan dapat membuat pelayanan umum dan birokrasi berjalan optimal, karena dipegang oleh aparatur yang kompeten.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyatakan, penerapan sistem meritokrasi merupakan elemen kunci pengelolaan ASN dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing.
Sebab, sistem meritokrasi memberi kesempatan kepada seseorang memimpin atau mendapatkan posisi/jabatan berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan kekayaan, umur atau kelas sosial.
Baca juga : KPU Jawa Tengah Optimis Menang...
“Sistem meritokrasi bukan sekadar agenda, tapi prinsip dasar dalam transformasi ASN. Implementasinya berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi dan peningkatan kinerja ASN,” tegas Rini dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/12/2024).
Menurutnya, prinsip meritokrasi juga sejalan dengan delapan arahan reformasi birokrasi Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait pengelolaan ASN.
“Presiden selalu menekankan, birokrasi harus bersih. Sistem merit ini adalah salah satu tools kami membangun birokrasi yang bersih,” imbuhnya.
Baca juga : Perbaiki Mutu Pangan Ekspor
Lebih lanjut, Rini menjelaskan, salah satu sasaran pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, terciptanya aparatur sipil negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit. Presiden Prabowo juga sering menyampaikan, ASN harus berkinerja dan terus-menerus meningkatkan kompetensinya.
Menurut Rini, meritokrasi memastikan transparansi dan akuntabilitas, dalam perekrutan serta promosi ASN. Hal ini akan mendukung efektivitas pemerintahan, sekaligus memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.
KemenPAN-RB juga telah mengambil sejumah langkah strategis untuk memperkuat sistem merit. Di antaranya, penyempurnaan kebijakan manajemen ASN, integrasi pengawasan sistem merit dalam portal administrasi pemerintah, dan pemberian umpan balik, untuk memperbaiki tata kelola ASN.
Baca juga : Koperasi Dan UMKM Pilar Utama Ekonomi Tumbuh
“Penerapan sistem merit terus membaik. Tapi, sebaran dan penerapannya masih terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Sebab itu, kita harus bekerja lebih keras untuk memastikan meritokrasi tersebar merata di seluruh Indonesia,” cetusnya.
Dia juga berharap, instansi yang sudah meraih kategori Sangat Baik dan Baik, dapat menjadi inspirasi bagi instansi Pemerintah lain, dalam pelaksanaan penerapan sistem merit yang berkelanjutan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.