RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta.
Rapat tersebut, membahas program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat di pemerintahan Prabowo-Gibran melalui data BPS agar tepat sasaran.
Dalam pidatonya, Bang Ara, sapaan bekennya mengatakan, kementerian akan menggunakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari BPS sebagai acuan program 3 juta rumah agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.
"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Menteri Ara dalam rapat dengan Kepala Bappenas dan Plt Kepala BPS di Jakarta, Rabu (5/2).
Baca juga : Musda Golkar Lampung Dianggarkan Rp 800 Juta
Menteri dari Partai Gerindra ini mengatakan, data BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.
"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rusun untuk masyarakat," ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, Bappenas bersama BPS terus memadukan data sekaligus memutakhirkan dan mengintegrasikan kelengkapan data.
"Prinsipnya, Bappenas ingin membantu sedemikian rupa sehingga Kementerian PKP bisa menghasilkan benar-benar yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam pembangunan rumah," kata Rachmat.
Baca juga : Rapim Polri 2025: Menteri Ara Sebut Tugas Bangun 3 Juta Rumah Sangat Berat
Kepala Bappenas mengatakan, juga telah melalukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam memadukan data, terutama terkait data kependudukan.
"Karena salah satu data yang terus menerus termutakhirkan adalah data Dukcapil karena data kependudukan bersifat dinamis dan menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan," ujarnya.
Rachmat mengatakan, progres pemutakhiran data saat ini sudah mendekati 100 persen.
"Meskipun begitu data ini nanti masih perlu diverifikasi langsung di lapangan, apakah masyarakat yang terdata itu layak untuk mendapatkan bantuan dan juga terkait kategori bantuan dan berapa alokasinya. Hal semacam itu yang perlu untuk saling melengkapi," ujarnya.
Baca juga : Lantik Pejabat Baru, Menteri Ara Ingatkan Antikorupsi: Saya Juga Siap Ditahan
Sementara Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional yang juga akan digunakan untuk bantuan perumahan. Data ini telah disepakati bersama Bappenas dan juga Mendagri yang menyediakan data Dukcapil.
"Intinya data tunggal sudah siap digunakan. Ke depan, kami mengusulkan kriteria pendapatan MBR tidak dipukul rata di semua provinsi, karena standar pengeluaran ekonominya juga berbeda di setiap daerah," ujar Amalia.
Menjawab usulan tersebut, Menteri Ara mengatakan, pada prinsipnya setuju dengan pembagian kategori pendapatan MBR berdasarkan setiap provinsi/daerah.
"Pada prinsipnya kami akan mengikuti semua data yang disampaikan BPS, kami tunggu surat resmi dari BPS untuk data yang berhak menerima bantuan perumahan dan kriteria pendapatan MBR per provinsi,"ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.