RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian dan lembaga melakukan berbagai cara untuk bisa menghemat anggaran. Ada yang mengurangi penggunaan listrik hingga membatasi operasional lift.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran mulai diterapkan di lapangan. Para menteri dan pimpinan lembaga mengambil berbagai langkah penghematan.
Misalnya di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Suasana penghematannya sangat terasa. Salah satu yang dihemat Kementerian ini adalah penggunaan listrik.
Pantauan Rakyat Merdeka, sekarang begitu pegawai pulang pukul 16.00 WIB, lampu-lampu di ruangan dimatikan. Yang tersisa hanya lampu di sekitar lobi tengah dan beberapa tempat penting. Tidak hanya di dalam ruangan, lampu taman di parkiran juga dimatikan. Bahkan, lampu tulisan Kementerian Perindustrian di atas gedung juga dimatikan.
Tidak hanya listrik, Kemenperin juga mengatur penggunaan pendingin ruangan (AC) dengan minimal 24 derajat Celsius. Kondisi ini sangat terasa karena AC di Kemenperin biasanya sangat dingin. AC juga akan mati ketika pegawai sudah pulang.
Baca juga : PKB Bidik 100 Kursi Senayan
Kementerian yang dipimpin Agus Gumiwang Kartasasmita ini juga membatasi operasional lift. Sesuai aturan baru, lift hanya beroperasi penuh pada jam-jam tertentu, yaitu saat jam masuk pagi, istirahat siang, dan jam pulang kerja. Penggunaan lift barang pun dibatasi.
Penghematan juga dilakukan dengan membatasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Kini, perjalanan dinas harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen). Selain itu, rapat-rapat koordinasi diinstruksikan lebih banyak dilakukan secara daring.
Sebagai langkah efisiensi lainnya, Kemenperin menerapkan jam kerja fleksibel dan skema work from anywhere (WFA) bagi pejabat eselon III ke bawah. Kemenperin juga tidak lagi menanggung biaya pembelian BBM bagi pejabat eselon I dan II. Namun, fasilitas penjemputan bagi ASN Kemenperin tetap tersedia.
Sekjen Kemenperin Eko SA Cahyanto menjelaskan, berbagai kebijakan ini untuk mendukung penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah. "Banyak sekali area yang bisa dimanfaatkan dan dilakukan efisiensi. Kami sangat mendukung program efisiensi anggaran ini, sehingga prioritas-prioritas yang penting untuk dibiayai bisa dilaksanakan," ujar Eko dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (5/2/2025).
Meski berhemat, Eko memastikan, layanan publik dilaksanakan seperti biasanya. Dia juga mengatakan kinerja Kemenperin diupayakan tetap maksimal.
Baca juga : 505 Kepala Daerah Bakal Dilantik Serentak
Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,51 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemenperin harus melakukan efisiensi sebesar 44,3 persen, atau sekitar Rp 1,11 triliun. Dengan pemangkasan tersebut, anggaran yang tersedia untuk 2025 menjadi Rp 1,4 triliun.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan langkah lain untuk melakukan penghematan. Kepala BKN Zudan Arif menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai BKN. Salah satunya adalah menerapkan sistem kerja hybrid dengan formula dua hari kerja di mana saja dan dua hari di kantor.
"Efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi yang kita miliki,” kata Zudan, dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025)
Ekonom Senior Indef Prof Didin S Damanhuri mengatakan, kebijakan pemangkasan tersebut tentu akan membawa dampak positif jika dimanfaatkan dengan kreativitas yang tinggi. "Kuncinya kreativitas dari stakeholder maka menurut saya menjadi manfaat," ujar Didin dalam diskusi publik 'Merekam Gagasan Faisal Basri' via Zoom Meeting, Jumat (7/2/2025).
Didin menyebut, terdapat kebocoran anggaran negara yang sangat tinggi di kisaran rata-rata antara 30 sampai 57 persen. Karena itu, Presiden Prabowo memang harus melakukan sebuah kebijakan baru untuk menemukan sumber kebocoran anggaran negara tersebut.
Baca juga : 3 KPK Gadungan Dicokok Di Hotel
"Jadi, Presiden Prabowo enggak mungkin hanya menghilangkan perjalanan tapi harus menemukan sumber-sumber kebocoran itu," pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Prabowo menargetkan efisiensi belanja anggaran hingga Rp 306,69 triliun. BCG
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.